ICW: Ada 252 Kasus Korupsi Anggaran Desa, Desa Fiktif Harus Diusut!

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Sabtu, 16 Nov 2019 10:32 WIB
Ilustrasi Desa Hantu. Foto: Denny Putra/Infografis
Ilustrasi 'Desa Hantu'. Foto: Denny Putra/Infografis

Untuk itu, ICW memintai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, bahkan aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya telah tersebar di publik luas.

Dia mengungkapkan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT bertanggungjawab dalam hal pendataan. Verifikasi perihal data desa penting untuk dilakukan agar dana desa yang tersalurkan tak salah sasaran atau disalahgunakan. Selain itu, Kemenkeu harus konsisten dengan pernyataannya untuk memperketat mekanisme pencairan.


"Apabila ditemukan penyelewengan terkait penyaluran dana desa, Kementerian Keuangan harus bertindak tegas dengan menghentikan kucuran dana. Sanksi diberikan tidak hanya kepada desa yang menyeleweng, tetapi sanksi lain juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi," kata dia

Lebih lanjut, dia menambahkan BPK harus serius dalam melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan tersebut. "Permasalahan desa fiktif kuat ditengarai melibatkan berbagai lapisan aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pihak lain seperti swasta. Oleh karena itu BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif," ungkapnya.

"Jika desa fiktif benar-benar terbukti, publik akan dirugikan karena dana desa menggunakan anggaran milik publik. Lebih lagi tujuan dari dana desa untuk menyejahterakan warga desa secara lebih luas tidak akan tercapai. Semua pihak harus serius menuntaskan polemik desa fiktif. Tak boleh lagi ada silang pendapat atau upaya menutup-nutupi persoalan," lanjut dia.
Halaman

(aan/hri)