Round-Up

Bina atau Binasakan Jaksa Nakal

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Nov 2019 20:04 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku tak segan membersihkan jaksa-jaksa nakal di jajaran kejaksaan. Lantas apa strategi Jaksa Agung pilihan Presiden Jokowi itu?

Semua berawal dari arahan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Para kepala daerah, pimpinan dewan daerah, aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan serta TNI di daerah turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (13/11) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor tersebut.

Saat itu Jokowi meminta semua aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi. Dia tidak ingin kebijakan pemerintah daerah dicari-cari kesalahannya.



"Selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi dicari-cari. Mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari cari dong," kata Jokowi.

Arahan Jokowi lantas diejawantahkan Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Jokowi disebut Mahfud tahu tentang oknum-oknum penegak hukum yang membuat jalannya pemerintahan terhambat.

"Hambatan-hambatan terhadap laju pemerintah itu dihambat lembaga penegak hukum yang tidak profesional dan korup. Presiden tahu tadi di mana letaknya. Letaknya di aparat penegak hukum," kata Mahfud.

Serta merta Burhanuddin yang saat ini menjadi orang nomor satu di Korps Adhyaksa memberi penegasan. Apa kata Burhanuddin?



Burhanuddin mengaku mendapat perintah langsung dari Jokowi soal jaksa nakal. Pembinaan menjadi senjata Burhanuddin. Namun bagaimana bila tetap ada oknum kejaksaan yang bandel, Pak Burhanuddin?

"Kemarin saya sampaikan, 'Saya akan bina Pak, tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan'. Itu yang saya sampaikan ke Presiden," kata Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019).

Hanya saja Burhanuddin enggan buka-bukaan soal pola pembinaan yang dimaksudnya itu. "Polanya ya rahasia, saya tidak akan buka. Nanti malah...ya," imbuhnya.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, ada berapa jumlah jaksa nakal yang terakhir tercatat pada jajaran kejaksaan?
Saat ini jumlah keseluruhan jaksa di Indonesia sekitar 10 ribu orang. Hal itu pernah disampaikan jaksa agung sebelum Burhanuddin yaitu M Prasetyo.

"Sekarang tinggal 10 ribu," kata Prasetyo pada 17 Juni 2019.

Jumlah itu saja dirasa kurang oleh Prasetyo. Dia ingin tambahan 10 ribu jaksa lagi.

"Idealnya mungkin sekitar 20-an ribulah, itu pun tentunya kita melihat sebarannya harus sesuai ketentuan masing-masing," kata Prasetyo.



Namun sayangnya dari keseluruhan jumlah itu Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mengungkapkan berapa sebenarnya jaksa nakal dari tahun per tahun yang telah dibina. Malah urusan jaksa nakal ini yang paling anyar terungkap dari KPK.

Kasus yang diusut KPK itu berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Jaksa yang seharusnya mengawasi proyek agar jauh dari korupsi malah menerima suap dari pengusaha dengan membantunya mendapatkan proyek.

Dalam OTT di Yogyakarta itu ada 2 jaksa yang dijerat KPK sebagai tersangka yaitu Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono. Sementara satu tersangka lainnya adalah Gabriella Yuan Ana selaku pihak swasta.
KPK menduga Eka Safitra dan Satriawan membantu Gariella selaku Dirut PT Manira Arta Rama Mandiri untuk mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Atas bantuan tersebut, jaksa Eka dan Satriawan diduga mendapat jatah uang. Kasus ini masih bergulir di KPK.

Perihal ini pun disinggung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo langsung pada Burhanuddin. Peristiwa itu terjadi masih dalam kegiatan Rakornas Forkompida di SICC Bogor.

"Ini khusus untuk Pak Jaksa Agung. KPK sudah terima surat dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota, kalau nggak salah sudah 2 kali terkait TP4D. Nah ini harus juga evaluasi, apakah dilakukan perubahan," kata Agus.

(dhn/jbr)