2019/11/14 22:37:09 WIB
Pengacara Imam Nahrawi Keluhkan Waktu Berobat-Kunjungan Lapas, Ini Kata KPK
Halaman 1 dari 2
Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Pengacara Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab, mendatangi KPK pada Kamis (14/11/2019) sore tadi. Dia mengeluhkan kliennya tak bisa dikunjungi kerabat dan izin pengobatan ke RSPAD. KPK menegaskan telah bersikap adil dan tidak akan memberikan keistimewaan bagi semua tahanan.
"Klien kami Bapak Imam Nahrawi yang menurut kami dihalang-halangi oleh penyidik KPK, yaitu hak untuk dikunjungi kerabat atau keluarga. Padahal jelas dalam Pasal 61 KUHAP salah satu hak tersangka adalah hak untuk dikunjungi, baik itu urusan kekeluargaan atau urusan yang lain. Tapi sampai saat ini surat kami itu belum ada tanggapan yang positif," kata Wa Ode di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (14/11/2019)
Wa Ode mengatakan, keluarga inti, seperti istri, anak, dan orang tua Imam sendiri, sudah mendapatkan izin untuk menjenguk. Namun yang dipermasalahkannya adalah hingga saat ini belum ada izin menjenguk untuk kerabat-kerabat dekat Imam.
Selain itu, Wa Ode menuturkan, hingga saat ini kliennya belum mendapatkan izin untuk melalukan tes kesehatan tulang di RSPAD. Menurutnya, Imam sudah menderita penyakit tulang sejak lama sebelum ditahan KPK dan perlu menjalani tes kesehatan rutin.
"Beliau ada sakit tulang belakang, sudah ada hasil laboratorium dan sudah menjalani fisioterapi di RSPAD, dan menang beliau selama ini memang sangat nyaman atas pelayanan RSPAD. Nah, ini surat kami untuk melakukan tes kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD terkait dengan sakit tulang yang diderita, sampai sekarang belum ada respons," katanya.
KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya mengaku telah bersikap adil kepada semua tahanan KPK. Terkait izin berobat jalan Imam, KPK mengaku sebelum memberikan izin itu dokter KPK perlu memeriksa dulu seberapa perlunya Imam melakukan pengobatan jalan.
"Kalau cukup di dokter yang ada di rutan, maka cukup dengan pengobatan saja, tapi kalau dibutuhkan misalnya rujukan atau pengobatan yang lebih jauh atau tindakan tindakan medis yang lain, perlu kami pertimbangkan. Nanti ke rumah sakit yang mana yang sudah bekerja sama dengan KPK," kata Febri.
"Jadi itu proses yang standar saja, yang pasti KPK tidak akan memberikan previllage pada tersangka, atau tersangka lainnya, sesuai kebutuhan aja," imbuhnya.
"Klien kami Bapak Imam Nahrawi yang menurut kami dihalang-halangi oleh penyidik KPK, yaitu hak untuk dikunjungi kerabat atau keluarga. Padahal jelas dalam Pasal 61 KUHAP salah satu hak tersangka adalah hak untuk dikunjungi, baik itu urusan kekeluargaan atau urusan yang lain. Tapi sampai saat ini surat kami itu belum ada tanggapan yang positif," kata Wa Ode di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (14/11/2019)
Wa Ode mengatakan, keluarga inti, seperti istri, anak, dan orang tua Imam sendiri, sudah mendapatkan izin untuk menjenguk. Namun yang dipermasalahkannya adalah hingga saat ini belum ada izin menjenguk untuk kerabat-kerabat dekat Imam.
Selain itu, Wa Ode menuturkan, hingga saat ini kliennya belum mendapatkan izin untuk melalukan tes kesehatan tulang di RSPAD. Menurutnya, Imam sudah menderita penyakit tulang sejak lama sebelum ditahan KPK dan perlu menjalani tes kesehatan rutin.
"Beliau ada sakit tulang belakang, sudah ada hasil laboratorium dan sudah menjalani fisioterapi di RSPAD, dan menang beliau selama ini memang sangat nyaman atas pelayanan RSPAD. Nah, ini surat kami untuk melakukan tes kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD terkait dengan sakit tulang yang diderita, sampai sekarang belum ada respons," katanya.
KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya mengaku telah bersikap adil kepada semua tahanan KPK. Terkait izin berobat jalan Imam, KPK mengaku sebelum memberikan izin itu dokter KPK perlu memeriksa dulu seberapa perlunya Imam melakukan pengobatan jalan.
"Kalau cukup di dokter yang ada di rutan, maka cukup dengan pengobatan saja, tapi kalau dibutuhkan misalnya rujukan atau pengobatan yang lebih jauh atau tindakan tindakan medis yang lain, perlu kami pertimbangkan. Nanti ke rumah sakit yang mana yang sudah bekerja sama dengan KPK," kata Febri.
"Jadi itu proses yang standar saja, yang pasti KPK tidak akan memberikan previllage pada tersangka, atau tersangka lainnya, sesuai kebutuhan aja," imbuhnya.
