2019/11/14 18:25:37 WIB
Berkaca Kasus Bom di Medan, Kemenhub Usul Jaket Ojol Tak Jadi Milik Pribadi
Halaman 1 dari 2
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi (Rolando/detikcom)
Jakarta -
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara soal jaket ojek online (ojol) yang digunakan untuk menyamar oleh bomber di Polrestabes Medan. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengusulkan penggunaan jaket ojol dimasukkan ke dalam regulasi untuk keselamatan dan memudahkan polisi melakukan pengungkapan kasus.
"Kita lihat sekarang di Pasar Senen juga bisa didapatkan (jaket ojek online). Jadi saya mengusulkan, akan kita masukkan regulasi, apakah jaket itu sebagai identitas dan kewajiban untuk perlindungan aspek keselamatan, tapi kalau ada penyimpangan demikian dan untuk memudahkan Polri melakukan identitas pengusutan," kata Budi saat jumpa pers di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (14/11/2019).
Budi mengusulkan agar jaket ojol tidak menjadi milik secara perseorangan sehingga ketika pengemudi yang sudah tidak menjadi ojol dapat mengembalikan jaket tersebut.
"Jaket bukan sebuah properti yang harus dimiliki pengemudi, sehingga bisa saja jaketnya punya nama, katakan saya Budi Setiyadi, atau ada nomornya, jadi kalau yang bersangkutan sudah bukan menjalani profesi sebagai mitra salah satu aplikator, ya sudah, jaketnya dikembalikan," ujar Budi.
Menurut Budi, jika penggunaan jaket ojol tidak dimasukkan ke regulasi, nantinya pihak perusahaan akan mengalami kerugian. Rencananya, Budi akan membahas usulan ini dengan pihak perusahaan ojol.
"Kalau jaket sudah nggak bagus, kewajiban kantor untuk mengganti, kalau tidak demikian kemana-mana aplikator bisa rugi, bisa nanti ada perampokan menggunakan jaket salah satu aplikator yang ada. Nah, jadi ide ini saya sampaikan aplikator akan saya bahas lebih lanjut, mohon jangan dikaitkan itu pengemudi ojol, karena yang sudah tidak menjadi profesi sebagai pengemudi ojol," imbuhnya.
"Kita lihat sekarang di Pasar Senen juga bisa didapatkan (jaket ojek online). Jadi saya mengusulkan, akan kita masukkan regulasi, apakah jaket itu sebagai identitas dan kewajiban untuk perlindungan aspek keselamatan, tapi kalau ada penyimpangan demikian dan untuk memudahkan Polri melakukan identitas pengusutan," kata Budi saat jumpa pers di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (14/11/2019).
Budi mengusulkan agar jaket ojol tidak menjadi milik secara perseorangan sehingga ketika pengemudi yang sudah tidak menjadi ojol dapat mengembalikan jaket tersebut.
Menurut Budi, jika penggunaan jaket ojol tidak dimasukkan ke regulasi, nantinya pihak perusahaan akan mengalami kerugian. Rencananya, Budi akan membahas usulan ini dengan pihak perusahaan ojol.
"Kalau jaket sudah nggak bagus, kewajiban kantor untuk mengganti, kalau tidak demikian kemana-mana aplikator bisa rugi, bisa nanti ada perampokan menggunakan jaket salah satu aplikator yang ada. Nah, jadi ide ini saya sampaikan aplikator akan saya bahas lebih lanjut, mohon jangan dikaitkan itu pengemudi ojol, karena yang sudah tidak menjadi profesi sebagai pengemudi ojol," imbuhnya.
