Ahok Akan Jadi Bos BUMN, Anggota DPR: Jangan 'Syur-syur' Pilih Pejabat

Ahok Akan Jadi Bos BUMN, Anggota DPR: Jangan 'Syur-syur' Pilih Pejabat

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kamis, 14 Nov 2019 14:41 WIB
Maman Abdurrahman (Nurin/detikcom)
Maman Abdurrahman (Nurin/detikcom)
Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir berencana mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi pimpinan salah satu perusahaan pelat merah. Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman meminta Kementerian BUMN tidak 'syur-syur' dalam memilih pejabat. Apa maksudnya.

Maman awalnya menyatakan mendukung penempatan Ahok sebagai pimpinan BUMN selama tak ada aturan yang dilanggar, terlebih Ahok menurutnya punya jam terbang yang cukup sebagai pemimpin. Namun, Maman tak ingin Kementerian BUMN menempatkan pejabat sesuka hati saja alias 'syur-syur' yang dimaksudnya tadi.


"Bagi saya ada hal yang jauh lebih penting, bukan hanya sekadar menempatkan Ahok, yaitu Kementerian BUMN tidak bisa syur-syur sendiri menentukan atau menempatkan semua orang atau pejabat BUMN di posisinya," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2019).

Maman meminta Kementerian BUMN melibatkan kementerian yang berkaitan langsung dengan posisi calon pejabat di perusahaan milik negara. Tim teknis dari kementerian terkait menurutnya harus dilibatkan dalam pemilihan pejabat.

"Kementerian BUMN harus dan wajib melibatkan kementerian teknis masing masing dari setiap perusahaan BUMN, sebagai contoh Pertamina, PLN, Antam, Inalum, dan lain-lain. Tentunya Kementerian BUMN wajib dan harus meminta rekomendasi dari Kementerian ESDM lalu," sebut Maman.

"Misalnya Pelindo, PT KAI, tentunya wajib meminta rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, begitu juga yang lain-lainnya karena Kementerian BUMN itu tidak tahu teknis, operasional dan tantangan kekinian di setiap industri atau bidang dari perusahaan-perusahaan BUMN yang ada. Yang tahu itu semua adalah kementerian teknis," sebut politikus Partai Golkar itu.


Dalam rangka perbaikan tata kelola serta upaya percepatan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN, Maman menyebut penempatan pejabat di salah satu perusahaan negara harus meminta rekomendasi kementerian teknis terkait. Maman menilai BUMN saat ini tengah tidak sehat.

"Pertanyaannya, apakah semua pejabat BUMN kita tidak memiliki kompetensi? Menurut saya bukan karena itu, tetapi lebih karena prinsip the right man in the right place yang tidak ada. Selama ini Kementerian BUMN syur-syur sendiri aja merasa sok hebat, akhirnya overconfident bahkan lebih jauh lagi diduga penentuan pejabat-pejabat BUMN lebih besar faktor politis, like and dislike-nya," duga Maman.


Simak Video "Awal Desember, Erick Thohir Pastikan Ahok Jadi Bos BUMN"

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/imk)