detikNews
2019/11/14 11:54:13 WIB

Pembelian Fasilitas Kantor Kadin Rp 2,8 M Pakai APBD Aceh Disorot

Agus Setyadi - detikNews
Halaman 1 dari 3
Pembelian Fasilitas Kantor Kadin Rp 2,8 M Pakai APBD Aceh Disorot Ilustrasi (Foto: Muhammad Ridho)
Banda Aceh - Aktivis anti korupsi di Aceh ramai-ramai menyoroti alokasi anggaran Rp 2,8 miliar untuk pengadaan kebutuhan kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadis) Aceh. Penggunaan APBD Aceh oleh organisasi tersebut dinilai mempunyai konflik kepentingan.

Berdasarkan data yang diperoleh detikcom, anggaran mencapai Rp 2,8 miliar ini diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, televisi, kendaraan operasional serta kendaraan minibus. Selain itu, juga dipakai untuk pengadaan komputer, laptop hingga CCTV.

Pembelian Fasilitas Kantor Kadin Rp 2,8 M Pakai APBD Aceh DisorotFoto: Anggaran APBD Aceh untuk fasilitas Kantor Kadin Aceh (dok ist)


Pembelian berbagai jenis barang ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada pos belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

"Pengalokasian anggaran untuk pengadaan kebutuhan Kadin Aceh dalam APBA-P 2019 mencapai nominal Rp 2,8 miliar dinilai irasional di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian kepada detikcom, Kamis (14/11/2019).



Menurut Alfian, kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran. Alfian menyebut, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah pernah menyampaikan pesan kepada Kadin supaya lembaga tersebut mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi, menekan angka kemiskinan, inflasi dan lain-lain.

"Namun faktanya, jika organisasi ini harus membebankan anggaran daerah, tentu ini akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh. Pertanyaan mendasar yaitu, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada Kadin Aceh," jelas Alfian.

"Sejatinya, lembaga ini harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai operasional lembaganya sendiri. Bukan malah sebaliknya dan ini sangat memalukan di mana selama ini narasi yang dibangun di tingkatan publik "pemberdayaan" ternyata hanya menggrogoti APBA. Bukan inovasi atau kreatif yang seharusnya mareka lahirkan," kata Alfian.

MaTA menilai proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara eksekutif dan legeslatif terkesan tertutup. Menurut Alfian, MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas membatalkan realisasi anggaran dari APBA kepada Kadin Aceh sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com