"Pertama di dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behaviour juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Hal tersebut disampaikan Syarief menanggapi kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang akan menjadi bos di salah satu BUMN. Meski tak menyebut nama Ahok, Syarief lalu menyinggung soal status narapidana dan menyebut pemilihan pejabat negara harus selektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Syarief, faktor integritas dan perilaku menjadi pertimbangan penting karena menyangkut persoalan bangsa dan negara. Soal adanya rekomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penunjukan Ahok menjadi bos BUMN, Syarief juga kembali mengingatkan soal faktor integritas itu.
"Soal kuat atau tidak kuatnya (rekomendasi) itu kan tergantung dari yang mengeluarkan, apalagi kalau seorang Presiden. Tetapi lagi-lagi kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini. Saya pikir itu," tegasnya.
Ahok sebelumnya merapat ke kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengakui diminta memimpin salah satu BUMN. Hanya, Ahok belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan.
"Belum jelas, ya. Tadi dari bicara PTPN (PT Perkebunan Nusantara) sampai soal Sarinah juga dibicarakan," kata Ahok kepada detikcom, Rabu (13/11).
Ahok Mau Jadi Bos BUMN, Wamen: Dia Salah Satu Putra Terbaik Bangsa (azr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini