2019/11/13 17:35:12 WIB
Rapat dengan Baleg, Mahfud Md Singgung Jaminan Omnibus Law Ada di DPR
Halaman 1 dari 2
Mahfud Md rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. (Foto: Zacky/detikcom)
Jakarta -
Menko Polhukam Mahfud Md tak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah yang menjamin omnibus law. Mahfud menilai yang seharusnya menjamin omnibus law adalah DPR.
"Kedua, jaminan-jaminan yang diminta kepada pemerintah, pemerintah harus menjamin begini. Loh yang harus menjamin itu bapak-bapak ketika membahas di sini (DPR). Pemerintah mengajukan rancangannya, bapak setuju nggak," kata Mahfud dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Mahfud mengatakan kewenangan merancang omnibus law tak hanya berada di pemerintah. Dia menyebut DPR juga memiliki kewenangan yang sama.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian mencontohkan soal aturan-aturan yang harus dirancang omnibus law-nya. Aturan dimaksud yakni perihal usia minimal warga negara Indonesia yang masuk kategori dewasa.
"Contoh begini, soal usia penduduk Indonesia. Perlu omnibus law nggak? Karena ini UU-nya banyak. Kalau menurut UU Pemilu, dewasa itu umur 17 tahun. Kalau menurut tindak pidana 16 tahun. Kalau menurut hukum perkawinan 21 tahun untuk laki-laki, 19 tahun untuk perempuan. Beda-beda nih. Kalau untuk kewarganegaraan, dewasa itu 18 tahun. Perlu omnibus law atau tidak? Kalau ada satu kasus, ini kena UU yang mana," papar Mahfud.
"Nah itu yang dimaksud omnibus law. Jadi bukan membuat, mengada-adakan yang baru. Itu (omnibus law) justru menemukan hal-hal yang sudah ada tapi tidak sinkron, disinkronkan," imbuhnya.
"Kedua, jaminan-jaminan yang diminta kepada pemerintah, pemerintah harus menjamin begini. Loh yang harus menjamin itu bapak-bapak ketika membahas di sini (DPR). Pemerintah mengajukan rancangannya, bapak setuju nggak," kata Mahfud dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian mencontohkan soal aturan-aturan yang harus dirancang omnibus law-nya. Aturan dimaksud yakni perihal usia minimal warga negara Indonesia yang masuk kategori dewasa.
"Contoh begini, soal usia penduduk Indonesia. Perlu omnibus law nggak? Karena ini UU-nya banyak. Kalau menurut UU Pemilu, dewasa itu umur 17 tahun. Kalau menurut tindak pidana 16 tahun. Kalau menurut hukum perkawinan 21 tahun untuk laki-laki, 19 tahun untuk perempuan. Beda-beda nih. Kalau untuk kewarganegaraan, dewasa itu 18 tahun. Perlu omnibus law atau tidak? Kalau ada satu kasus, ini kena UU yang mana," papar Mahfud.
"Nah itu yang dimaksud omnibus law. Jadi bukan membuat, mengada-adakan yang baru. Itu (omnibus law) justru menemukan hal-hal yang sudah ada tapi tidak sinkron, disinkronkan," imbuhnya.
