"Untuk sementara ini tidak ada anggaran-anggaran seperti di DKI," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawansyah Muin di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (13/11/2019).
Darmawansyah mengatakan DPRD Sulsel sebelumnya telah mengingatkan Gubernur Sulsel beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar kejadian anggaran aneh seperti di DKI Jakarta tidak terjadi di Sulawesi Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menghindari adanya anggaran tidak masuk akal di RAPBD Sulsel 2020, DPRD telah menekankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama OPD bekerja serius dalam penyusunan anggaran.
"Tentu kejadian-kejadian seperti di DKI itu tidak boleh terulang di provinsi lain terutamanya di kita, karena itu sesuatu hal yang sangat urgen menurut saya dan saya harap kejadian-kejadian seperti (di DKI) itu, itu menjadi pembelajaran dari tim kerja pemerintah daerah di Sulawesi Selatan," ujarnya.
DPRD Sulsel juga berupaya agar setiap OPD di Pemprov Sulsel mendapatkan jumlah anggaran yang sesuai. Tiap komisi akan melakukan rasionalisasi saat membahas RAPBD Sulsel 2020.
"Komisi akan melakukan rasionalisasi untuk memberikan (masukan) agar kita mendapatkan anggaran yang sehat dan postur yang baik, tentu itu adalah tugas kita sebagai anggota DPR untuk membahas. Jadi ini adalah rancangan, jadi pihak eksekutif memberikan rancangan APBD ke kita untuk kita bahas," tuturnya.
Simak juga video "Jokowi ke Pejabat Daerah: Jangan Kebanyakan Bikin Aturan!" :
(nvl/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini