detikNews
2019/11/13 12:45:19 WIB

Mahfud Md: Presiden Tahu Laju Pemerintah Dihambat Penegak Hukum Korup

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Halaman 1 dari 2
Mahfud Md: Presiden Tahu Laju Pemerintah Dihambat Penegak Hukum Korup Mahfud Md bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi pembicara dalam Rakornas Forkopimda. (Rolando F Sihombing/detikcom)
Bogor - Mahfud Md mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberinya pekerjaan rumah (PR) agar jalannya pemerintahan tidak terhambat. Salah satunya disebut Mahfud berkaitan dengan aparat penegak hukum yang korup.

Awalnya Mahfud menyebutkan empat PR tersebut adalah soal persepsi penegakan hukum yang lemah, perlindungan HAM, penguatan lembaga-lembaga hukum terutama pemberantasan korupsi, dan deradikalisasi. Keseluruhan PR dari Jokowi itu disebut Mahfud bermuara pada dua hal, yaitu soal aturan hukum dan aparat penegak hukumnya sendiri.

Persoalan aturan hukum disebut Mahfud banyak yang bertentangan. Untuk mengatasinya, Mahfud kembali berbicara soal omnibus law.



"Omnibus law itu artinya menyelesaikan hukum yang berbeda-beda itu dalam satu paket penyelesaian. Tidak satu-satu. Kalau satu-satu itu mundur," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida) di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).

Pada tahun pertama menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud mengaku akan membereskan persoalan substansi aturan hukum yang tumpang-tindih. Sebab, menurut Mahfud, persoalan itu menghambat investasi.

"Misalnya kalau Anda ingin percepat dwelling time yang dulu dipersoalkan oleh Presiden. Itu kenapa lama sekali sampai 8 hari. Itu hitung-hitungan kan paling lama 4 hari. Sekarang kalau bisa cepat tapi kenapa tidak bisa? Karena antara satu aturan dengan yang lain itu berbeda," ucap Mahfud.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com