Raker dengan Komisi VIII DPR, Menteri PPPA Paparkan 5 Program Prioritas

Raker dengan Komisi VIII DPR, Menteri PPPA Paparkan 5 Program Prioritas

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 13 Nov 2019 12:08 WIB
Raker Komisi VIII DPR dan Kemen PPPA (Eva Savitri/detikcom)
Raker Komisi VIII DPR dan Kemen PPPA (Eva Savitri/detikcom)
Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati melakukan rapat kerja pertama bersama Komisi VIII DPR RI. Gusti Ayu memaparkan lima program prioritasnya untuk periode 2019-2024.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi VIII, kompleks parlemen, Jakarta Selatan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto serta didampingi pimpinan komisi lainnya.

Pertama, Gusti Ayu memaparkan pihaknya akan mendorong pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Program itu didasarkan karena rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.


"Terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi angkatan perempuan ini, ke depan sesuai dengan arahan Pak Presiden, program yang akan menjadi prioritas yang akan kita lakukan adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan," ujarnya dalam rapat.

Dalam program ini, jelas Gusti Ayu, Kementerian PPPA menggandeng BUMN melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sejauh ini tercatat sudah ada 5,7 juta perempuan yang diberdayakan.

"Kemarin kami turun di lapangan, salah satunya untuk pemberdayaan perempuan ini kami menggandeng, BUMN, melalui PT PNM. Di sana sudah ada kurang-lebih 5,7 juta perempuan yang sudah diberdayakan melalui permodalan dari PNM ini," ucapnya.


Kedua, Kementerian PPPA akan meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Untuk mewujudkan itu, Gusti Ayu akan membuat sebuah buku pedoman bagi para orang tua sebagai edukasi dalam membimbing anak.

"Mudah-mudahan buku ini bisa jadi edukasi bagi mereka bagaimana ke depan mereka bisa melahirkan tidak hanya anak pandai, tapi juga berkualitas, sehat mental," katanya.

Lalu, terkait tingginya kekerasan perempuan dan anak. Begitu juga persoalan tingginya pekerja anak dan tingginya perkawinan anak. Kementerian PPPA meminta kerja sama dengan DPR untuk menyelesaikan masalah ini.

"Nah inilah tantangan kami seperti apa yang Bapak/Ibu pahami, harapan masyarakat sangat besar kepada kementerian ini, tapi kewenangan kami terbatas untuk bisa menindaklanjuti karena kami bukan kementerian teknis," kata Gusti Ayu.

"Mudah-mudahan sinergitas bisa kita bangun lebih dalam lagi, sehingga permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan baik," lanjutnya.




Di Rakornas, Mendagri Minta Pemda Akomodir Visi Misi Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)