Rabu 13 November 2019, 10:57 WIB
Jokowi: Kalau Ada Persoalan Hukum Diingatkan, Jangan Ditunggu Baru Ditebas
Foto: Presiden Jokowi di Forkopimda (Fida/detikcom)
Bogor -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendahulukan tindakan preventif dalam mengatasi dugaan pelanggaran hukum. Jokowi meminta jajarannya tidak mencari-cari kesalahan.
"Saya titip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di... Setuju semuanya?" kata Jokowi di Rakornas Forkompida di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
"Setuju," jawab para peserta.
Jokowi meminta aparat penegak hukum mengutamakan upaya preventif. Pihaknya meminta jangan menunggu ada masalah, baru kemudian ditindak.
"Saya sudah sampaikan ini kepada TNI, Polri, Jaksa Agung paling sama. Jelas-jelas keliru sejak awal diingatkan dong ini keliru benerkan dong. Jangan ngerti keliru terus dikerjakan setelah rampung baru ditebas. Nggak bisa seperti ini harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik di Kejari, baik di Kejati, baik di Polres, baik itu di Polda," jelas Jokowi.
Jokowi juga meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi. Dia tidak ingin kebijakan pemerintah daerah dicari-cari kesalahannya.
"Selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi dicari-cari. Mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari cari dong," terangnya.
Tonton juga video Presentasi Prabowo di Komisi I, Visi Jokowi hingga Doktrin Pertahanan:
(fdu/aan)
"Saya titip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di... Setuju semuanya?" kata Jokowi di Rakornas Forkompida di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
"Setuju," jawab para peserta.
Jokowi meminta aparat penegak hukum mengutamakan upaya preventif. Pihaknya meminta jangan menunggu ada masalah, baru kemudian ditindak.
Jokowi juga meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi. Dia tidak ingin kebijakan pemerintah daerah dicari-cari kesalahannya.
"Selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi dicari-cari. Mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari cari dong," terangnya.
Tonton juga video Presentasi Prabowo di Komisi I, Visi Jokowi hingga Doktrin Pertahanan:
(fdu/aan)
