HRS Diminta Urus 'Cekal' ke Saudi, Pengacara: Kok Logikanya Dibalik?

Jabbar Ramdhani - detikNews
Rabu, 13 Nov 2019 07:54 WIB
Habib Rizieq Syihab (Agung Pambudhy/detikcom)
Habib Rizieq Syihab (Agung Pambudhy/detikcom)


"HRS itu kan tanggal 8, 12, 19 Oktober 2018 sudah ingin keluar Saudi di saat visa belum habis. Dia tidak bisa keluar dari Saudi karena alasan keamanan, yang meminta Intelijen Umum Saudi Arabia. Logikanya, kalau merugikan Arab Saudi, tinggal dipulangkan ke Indonesia. Kalau saat itu menjelang Pilgub, pileg, pilpres, justru berarti yang meminta pemerintah Indonesia bukan Arab Saudi," sambungnya.

Sugito mengatakan HRS sudah berusaha menyelesaikan masalah pencekalan ini. Namun tetap buntu. Menurutnya, persoalan 'cekal' ini dapat selesai jika pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan kepada otoritas Saudi bahwa HRS tak mempunyai masalah.


"Harus ada semacam surat resmi bahwa Habib Rizieq tidak ada masalah dan diperbolehkan pulang ke Indonesia. Saya kira itu akan selesai. Karena selama surat pertama yang dikirimkan untuk mencekal itu tidak dicabut, dianulir, atau diperbaiki, tak akan bisa HRS pulang ke Indonesia," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pihak Indonesia tidak melakukan pencekalan terhadap Habib Rizieq. Mahfud menyebut permasalahan Habib Rizieq merupakan wewenang Arab Saudi.

"Berarti masalahnya bukan di pemerintah Indonesia, masalahnya di pemerintah Saudi. Silakan urus ke sana kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu ya kita bantu," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).


Mahfud berbicara soal aturan pencekalan yang menurutnya hanya berlaku 6 bulan. Sedangkan Habib Rizieq sudah sekitar 1,5 tahun di Saudi. Dia pun meminta Habib Rizieq menyerahkan bukti surat pencekalan karena belum melihat bukti otentik tersebut.

"Bagi Indonesia, sudah saya cek semua di imigrasi, kepolisian, nggak ada yang cekal dia. Dan menurut hukum Indonesia tidak mungkin 1,5 tahun dicekal atas permintaan Indonesia. Karena menurut UU yang berlaku, pencekalan 6 bulan. Enam bulan tidak diajukan pengadilan, boleh keluar, boleh masuk ke Indonesia," kata Mahfud.
Halaman

(jbr/aik)