Ini Tantangan BPK dalam Audit SDGs Pengentasan Kemiskinan

Ini Tantangan BPK dalam Audit SDGs Pengentasan Kemiskinan

Uji Sukma Medianti - detikNews
Selasa, 12 Nov 2019 19:51 WIB
Foto: Badan Pemeriksa Keuangan
Foto: Badan Pemeriksa Keuangan
Jakarta - Pada Juli 2019 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuturkan pengembangan Suistanable Development Goals atau SDGs dalam Supreme Audit Institution (SAI) Leadership and Stakeholders Meeting di Kantor Pusat PBB New York.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota II BPK Agus Joko Pramono menjadi salah satu pembicara kunci dalam menentukan arah ke depan dari audit SDGs.

Secara sekilas Agus memaparkan mengenai keberhasilan hasil audit SDGs Preparedness dalam memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia, ia pun melanjutkan paparannya tentang inisiatif BPK dalam audit SDGs di tahap implementasi.

Agus menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam audit implementasi SDGs adalah audit kriteria yang berada pada level outcome. Dengan kriteria yang berada pada level outcome, Supreme Audit Institution harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai audit-audit yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan RPJMN.

"Diperlukan juga adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang komprehensif. Salah satu terobosan yang dilakukan BPK adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkini tentang SDGs di setiap level, UN DESA di level global, UN ESCAP di level regional, UNDP Indonesia di level nasional dan SDGs center yang ada di beberapa universitas di Indonesia," kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya, dalam forum 3rd South-East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Kantor Pusat UNESCAP di Bangkok, Thailand pada Oktober 2019 lalu Agus juga memaparkan pengalaman BPK dalam audit SDGs dalam mengawal Voluntary National Review (VNR) di Indonesia.

Terkait hal tersebut, BPK telah menghasilkan dua laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SDGs terkait dengan Kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR 2017 dan terkait implementasi SDGs yang mengacu pada VNR 2019. "Dengan audit SDGs ini, telah menjadikan BPK sebagai SAI yang telah melaksanakan dua pendekatan pemeriksaan SDGs di dunia," ungkap Agus.

Pesan utama yang disampaikan dari pemeriksaan BPK terkait implementasi SDGs adalah mengenai pentingnya kriteria no one left behind sebagai inti dari proses akselerasi pencapaian SDGs.


Anggota II berbagi tentang hasil audit BPK dalam LHP implementasi terkait Goal 4 SDGs (Quality Education) yang masih menemukan adanya salah sasaran penyaluran bantuan pendidikan dari program KIP di level SMA/SMK yang terjadi karena belum terintegrasinya data 25% penduduk dengan pendapatan terendah dengan data dapodik yang dijadikan acuan pemberian penerima manfaat kartu KIP. Masukan ini menjadi pelengkap dan ruang perbaikan dari capaian pendidikan yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia dalam VNR 2019.

Dalam hal penggunaan teknologi, BPK menjadi salah satu SAI yang konsisten melakukan inovasi-inovasi terkait teknik pemilihan sampel. BPK juga memberikan contoh bahwa dalam audit SDGs preparedness, BPK menggunakan GIS dan Gephi untuk membantu pelaksanaan audit dalam memperdalam akar masakah dengan menggunakan GIS untuk menentukan sampel yang tepat dan menggunakan network analysis untuk membuktikan hipotesa tentang realisasi belanja yang masih perlu diperbaiki dalam hal kualitasnya.

BPK pada saat ini sedang melakukan pemeriksaan atas tahap implementasi SDGs. Hal ini menjadikan BPK salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan audit SDGs yang disepakati dalam rencana strategi INTOSAI.

Sebagai salah satu SAI yang dianggap dapat menjadi benchmark, maka pada kesempatan ini, UN DESA meminta Anggota II untuk memberikan kesan dan pesan atas inisiatif kegiatan SAI Leadership and Stakeholders Meeting ini.


Dalam sesi wawancara, Agus juga mengapresiasi inisiatif UN DESA dalam mengawal proses pelibatan SAI dalam audit SDGs, yang dimulai sejak tahun 2017, pada saat tahapan preparedness sampai di tahun 2019 yang akan melangkah ke tahapan audit implementasi.

"IDI memperkenalkan ISAM model untuk tahapan audit implementasi SDGs. Salah satu catatan penting dari BPK tentang model tersebut adalah tentang cara mengkomunikasikan dampak audit jangka panjang terkait penggunaan framework sustainability report," ungkapnya.

Hal ini juga menjadi topik yang dibahas oleh EU court of audit pada kesempatan sehari sebelumnya. Pada hari pertama, EU memaparkan bagaimana peran lembaga audit terkait dengan sustainability report.

Dari diskusi, diketahui bahwa masing-masing negara memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang cara mengkomunikasikan SDGs audit karena sampai pada tahap ini, definisi dari audit SDGs masih belum dapat disepakati bersama.

Namun secara umum semua peserta setuju bahwa dengan adanya partnership dan keterlibatan semua pihak, serta mengedepankan semangat alone we can do so little; together we can do so much dalam proses audit implementasi SDG, model audit yang ideal akan segera dapat terbentuk.

Dari perspektif SAI, BPK mengingatkan bahwa hal utama dari audit SDGs bukan terletak pada model audit yang digunakan. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana ke depan SAI mampu berperan dalam menjalankan fungsinya mendukung tujuan bernegara dengan memanfaatkan model audit SDGs yang komprehensif.


Simak juga video "Bersama PBB, Menlu Retno Ajak Masyarakat Peduli SDGs" :

[Gambas:Video 20detik]

(ujm/ega)