Baleg DPR Diminta Prioritaskan RUU P-KS Dibandingkan RUU KUHP

Baleg DPR Diminta Prioritaskan RUU P-KS Dibandingkan RUU KUHP

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 12 Nov 2019 16:16 WIB
Rapat Dengar Pendapat Umum Prolegnas 2020-2024 (Azizah/detikcom)
Rapat Dengar Pendapat Umum Prolegnas 2020-2024 (Azizah/detikcom)
Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020. Usulan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diprioritaskan pun mengemuka.

Rapat dengar pendapat digelar di ruang rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2019), dan dipimpin Wakil Ketua Baleg dari F-PDIP Rieke Diah Pitaloka. Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti mengusulkan sejumlah RUU yang menjadi prioritas.

"Prioritas 2020 kita mengusulkan ada RUU P-KS yang kita prioritaskan di tahun 2020. Lalu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga kita usulkan untuk 2020. Lalu ada RUU Kesetaraan Gender, yang itu juga pernah dibahas di Baleg, tapi sangat disayangkan tidak ada waktu lagi untuk membahas di tingkat II-nya. Saat ini sedang digodok di Kemen PPPA dan kita berharap nanti bisa diusulkan dan mungkin bisa dibahas tahun 2021," ujar Ratna.


Ratna berharap pembahasan RUU P-KS tidak perlu menunggu revisi RUU KUHP selesai. Pasalnya, menurut dia, RUU P-KS sudah mendesak untuk segera dibahas dan bahkan diusulkan untuk dibahas melalui pansus.

"Tidak perlu menunggu revisi KUHP ya karena pengalaman yang sudah-sudah memang tidak memerlukan penyelesaian dari revisi KUHP baru bisa bikin UU khusus. Dan mengingat juga urgensinya ya, keterdesakan dari hadirnya RUU ini sehingga kita ingin ini dibahas tanpa menunggu RUU yang lainnya," jelas Ratna.

"Lalu juga berharap dibahas di pansus karena melibatkan banyak aspek, memang sangat layak dan memadai kalau dibahasnya di pansus," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2