"Tadi saya menjawab apa yang ditanyakan, salah satunya terkait kronologi kami upload itu ke media sosial. Sikap politik kami dari PSI memang ingin APBD rancangan di-upload, itu tujuan kami upload di media sosial," ujar William usai dimintai keterangan BK DPRD di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Soal upload di media sosial, William menyebut medsos merupakan sarana yang paling efektif menyampaikan informasi ke publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya media sosial itu kan platform yang paling murah, yang paling gampang untuk kami komunikasi ke konstituen kan. Jadi kami tetap akan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada konstituen kami," ujar William.
Dia menyerahkan seluruh putusan kepada anggota BK. Yang jelas, William berkomitmen terus mengkritik anggaran DKI Jakarta.
"Tadi baru klarifikasi saja jadi saya belum tahu pendapat anggota BK seperti apa, ini hanya satu arah tanya-jawab. Sehingga saya belum tahu keputusannya apakah melanggar kode etik atau tidak, saya serahkan kepada anggota-anggota BK," kata William.
"Kalau saya merasa bahwa sebagai anggota DPRD juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik, terkait apalagi ini soal anggaran kan. Sehingga apa yang kami lakukan, itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," tuturnya.
Simak Video "BK DPRD DKI Tindak Lanjuti Kasus Unggahan Anggaran Lem Aibon"
(dwia/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini