detikNews
Selasa 12 November 2019, 10:43 WIB

Mantan Wakil Ketua MA Gugat UU BPJS Minta Taspen Langsung Dilebur

Andi Saputra - detikNews
Mantan Wakil Ketua MA Gugat UU BPJS Minta Taspen Langsung Dilebur Ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Dr M Saleh, menggugat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Ia bersama 14 pensiunan PNS lainnya meminta PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) tidak ikut dilebur ke dalam BPJS.

M Saleh dkk menggugat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2011. Pasal itu berbunyi:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Ia meminta pasal itu diubah. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, termasuk untuk mengelola jaminan sosial bagi aparatur sipil negara atau Taspen," demikian bunyi petitum M Saleh yang dikuasakan kepada M Andi Asrun sebagaimana dilansir website Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/11/2019).


Menurut UU BPJS, Taspen yang melebur dengan BPJS mulai tahun 2029 dinilai merugikan M Saleh. Sebab BPJS yang hanya melebur BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka hak M Saleh dalam memperoleh program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dikelola secara khusus oleh Taspen berpotensi dirugikan karena akan menurunkan standar layanan prima dan manfaat yang diperoleh/akan diperoleh para pemohon.

"Menyatakan Pasal 65 ayat 2 UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat," ujar M Saleh.

Menurut M Saleh, tata kelola keterpisahan juga dimaksudkan karena PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan pegawai pemerintali yang memiliki spesial karakter serta guna menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental. Apabila terjadi risiko finansial yang fundamental maka mengakibatkan ketenangan, semangat, daya kreatifitas, dan loyalitas PNS dan Pejabat Negara menurun dalam mengemban amanah sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sehingga menimbulkan penurunan peran negara dalam memberikan layanan dan kesejahteraan pada masyarakat," ujar M Saleh. Gugatan ini baru didaftarkan di MK dan masih diproses di bagian registrasi.
(asp/aan)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com