Soal Evaluasi Pilkada, PPP Dukung Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Jakarta - PPP menyambut positif wacana evaluasi pilkada langsung. Bahkan, PPP setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Jika saat ini pemerintah melalui Mendagri ingin serius melakukan evaluasi terhadap UU Pilkada langsung, kami menyambut positif rencana tersebut. Mari kita bahas bersama-sama dengan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat," ujar anggota DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi ketika dihubungi, Senin (11/11/2049) malam.

Baca juga: Mahfud Md Sebut Jokowi Tampung-Bahas Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sikap mengenai pilkada itu sudah menjadi rumusan PPP dari hasil Mukernas. Ada beberapa alasan terkait setujunya PPP.

"Terdapat enam alasan mengapa pilkada dikembalikan melalui DPRD, yakni pilkada berbiaya mahal, pilkada langsung yang dimulai sejak tahun 2005 telah mengantarkan 50% lebih kepala daerah tersangkut perkara hukum, potensial menyuburkan praktik nepotisme," ujar Arwani.

"Potensial politik uang yang masif serta rawan politik balas budi yakni kepala daerah hanya memerhatikan desa/wilayah yang memenangkan dirinya saja dan pilkada langsung juga terjadi rawan konflik horizontal," lanjutnya.

Meski menurut Arwani pilkada via DPRD mustahil diterapkan dalam Pilkada 2020, Arwani mengatakan pembahasan harus dilakukan sejak dini. Jadi semua pihak tidak tergesa-gesa menyelesaikan perubahan.

"Meski dari sisi waktu, mustahil pembahasan Revisi UU Pilkada hingga pengesahan dapat diterapkan untuk Pilkada Serentak 2020 mendatang. Di poin ini menjadi peluang bagi seluruh stakeholder untuk turut membahas dan mengkaji rencana perubahan UU Pilkada secara komprehensif dan partisipasi," katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.

Baca juga: Mendagri Usul Evaluasi Pilkada Langsung, KPU: Perlu Kajian Lebih Dalam

"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu-pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11). (eva/dnu)