Soal Evaluasi Pilkada, PPP Dukung Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 12 Nov 2019 10:02 WIB
Anggota DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi (Tsarina Maharani/detikcom)

Meski menurut Arwani pilkada via DPRD mustahil diterapkan dalam Pilkada 2020, Arwani mengatakan pembahasan harus dilakukan sejak dini. Jadi semua pihak tidak tergesa-gesa menyelesaikan perubahan.

"Meski dari sisi waktu, mustahil pembahasan Revisi UU Pilkada hingga pengesahan dapat diterapkan untuk Pilkada Serentak 2020 mendatang. Di poin ini menjadi peluang bagi seluruh stakeholder untuk turut membahas dan mengkaji rencana perubahan UU Pilkada secara komprehensif dan partisipasi," katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.


"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu-pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).
(eva/dnu)