Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) khawatir dengan adanya evaluasi sistem pilkada langsung. Soalnya, evaluasi itu berpotensi mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung (via DPRD). Perludem mengingatkan agar Jokowi tak lupa masa lalunya sebagai produk pilkada langsung.

"Isu ini cukup membuat kami khawatir. Sebab berkaca dari Revisi UU KPK, saat DPR dan Pemerintah sudah bersepakat, mereka nyaris tidak bisa dihentikan. Tidak ada yang menyetop. Semoga itu tak terulang," tutur Direktur Perludem Titi Anggraini, ketika dihubungi, Senin (11/11/2019) malam.

Baca juga: Mendagri Usul Pilkada Langsung Dievaluasi, Ketua DPR Minta Hati-hati

Perludem mengakui aturan dalam pilkada langsung masih lemah dalam mewujudkan sikap adil dan demokratis. Namun demikian bukan berarti pilkada langsung harus diubah menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Jangan Jokowi sampai lupa kalau ia adalah produk pilkada langsung. Bermula dari Pilkada Solo sampai Pilkada DKI. Rakyat yang ikut menghantarkan Jokowi. Belum tentu ia akan sampai pada posisi saat ini kalau bukan karena rakyat. Maka jangan terburu-buru mengebiri hak rakyat," tutur Titi.

Dia tak memungkiri, pilkada langsung yang telah berlalu perlu dievaluasi. Itu semua demi memperbaiki kualitas pilkada dari periode ke periode.

"Pilkada langsung memang mutlak untuk dievaluasi karena dalam praktiknya harus diakui masih ditemui berbagai permasalahan yang melemahkan praktik daulat rakyat melalui pilkada langsung. Baik dari kerangka aturan main yang masih menyimpan celah yang bisa mengakibatkan sulitnya upaya mewujudkan kompetisi yang adil dan demokratis, praktik politik transaksional yang masih terjadi pada proses pencalonan maupun saat pemungutan penghitungan suara, maupun politik dinasti yang makin menggurita," ujar Titi.