Sistem Kelembagaan Kepresidenan Harus Dirombak

Bandung - Hujaman kritik atas kinerja Kabinet Bersatu semakin pedas. Pasangan SBY-JK dalam meramu susunan kabinet dinilai buruk. Pasangan ini juga dianggap tidak memiliki leadership yang jelas. Makanya sistem kelembagaan kepresidenan harus dirombak."Isu pergantian menambah perseteruan antara presiden dan wakil presiden. Perananan kelembagaan kepresidenan tidak jelas. Peranan Jusuf Kalla lebih dominan. Ini jadi persoalan," kata pengamat politik, Arbi Sanit saat ditemui di sela-sela acara seminar di Kampus Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbeleuit, Bandung, Senin (14/11/2005).Berdasarkan pemantauannya selama ini peranan dari Kalla sudah berlebihan. Tak jarang pernyataan kepresiden keluar dari mulut Jusuf Kalla. Padahal seharusnya pernyataan resmi ini diungkapkan langsung oleh presiden."Ini bukan persoalan sepele. Bukan masalah 1-2. Yang harus dibenahi dalam kelembagaan kepresidenan saat ini adalah sistem aturannya. Itu berbicara pada persoalan undang-undang. Bukan pada masalah hak preogratif presiden. Memangnya raja," ungkapnya.Ia menyarankan agar sistem presidensial yang dijalankan saat ini harus dipertegas kembali. Di antaranya mempertegas pada permasalahan siapa yang punya wewenang dalam menyusun kabinet, membagi tugas kementerian, menentukan penasehat dan sebagainya. Masalah ini seharusnya difokuskan pada masalah institusi kelembagaan kepresidenan itu sendiri. (mar/)