Gelar Rapat Lanjutan di Komisi II DPR, KPU Usul Eks Koruptor Tak Ikut Pilkada

Zunita Putri - detikNews
Senin, 11 Nov 2019 16:31 WIB
Evi Novida (Ari Saputra/detikcom)


Sementara itu, anggota Komisi II F-Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan soal rencana syarat pencalonan itu harus mempertimbangkan hak asasi seseorang yang hendak mencalonkan sebagai kepala daerah. Dia juga meminta KPU dan pimpinan Komisi II mempertimbangkan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.

"Soal PKPU terkait (syarat) pencalonan, saya hanya ingin letakkan cara pikir kita berdasarkan UU Pasal 28 (huruf) j, hak asasi boleh dibatasi, ada pembatasan tapi batasan itu hanya bisa dilakukan oleh UU. Kalau toh mau dibilang UU bicara yang setara. Menurut saya setara itu adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ya," kata Zulfikar saat menyampaikan pendapat.


Dia juga meminta KPU dan Bawaslu mempertimbangkan betul soal terobosan hukum mengenai pengawasan Pilkada. Hal itu guna meminimalisasi masalah di Pilkada 2020.

"Terus tadi Bawaslu termasuk KPU soal pengawas pilkada saya katakan itu terobosan hukum, tapi kan dua hal itu kan diatur UU. Kalau kita sepakat UU KPU Bawaslu, pelaksana UU, apalah itu terobosan hukum," katanya.

"Jadi mohon dipertimbangkan betul terobosan hukum itu. Dan jangan sampai itu jadi persoalan," imbuhnya.
Halaman

(zap/fdu)