Jakarta - Komisi II menggelar rapat lanjutan bersama KPU guna membahas persiapan Pilkada 2020. KPU memasukkan syarat baru di PKPU, yaitu mantan koruptor dilarang maju sebagai kepala daerah dalam PKPU Pilkada 2020.

Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019), dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo.

Dalam pemaparannya, KPU awalnya menjelaskan akan ada beberapa syarat yang diganti dan dihapus oleh KPU. Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi soal terpidana yang mencalonkan diri di pilkada.

"Ini kami hapus karena ada putusan MK terpidana yang boleh mencalonkan diri hanya terpidana culpa levis dan terpidana karena alasan politik. Jadi, terpidana lainnya tidak dibenarkan untuk bisa mencalonkan diri dengan mensyaratkan untuk diumumkan. Maka kemudian kami menyesuaikan dengan putusan MK dan kita hapus," kata Evi.

Baca juga: KPU: Isu Pileg Campur Pilpres di 2019 Bikin Pemilih Tak Fokus

Evi juga mengusulkan penambahan syarat pada calon kepala daerah. Syarat baru itu adalah mantan koruptor dilarang maju di pilkada. Hal itu akan tertuang di PKPU.

"Masih perubahan syarat calon, perubahan syarat calon yang lain adalah Pasal 1 huruf h (terkait) larangan mencalonkan diri, dari mantan bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Ini dalam PKPU sebelumnya sudah ada, kemudian kita tambahkan bagi mantan terpidana korupsi, dengan alasan adalah untuk memberikan pilihan calon kepada masyarakat yang bebas korupsi," papar Komisioner KPU Evi Novida Ginting.

Baca juga: KPU: Solok dan Solok Selatan Belum Teken Anggaran Pilkada 2020