Jakarta - Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Markus Nari, yaitu pencabutan hak politik. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara 6 tahun karena bersalah menerima suap proyek e-KTP.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung terdakwa selesai menjalani masa pemidanaan," ketua majelis hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Eks Anggota DPR Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara di Kasus e-KTP

Markus Nari divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Markus bersalah memperkaya diri sendiri USD 400 ribu dari proyek e-KTP.

Markus Nari menerima uang USD 400 ribu dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Perbuatan Markus juga menguntungkan orang lain dan korporasi.

Selain itu, Markus bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus terdakwa. (fai/dhn)