"Secara umum, saya kira pihak manapun bisa mempelajari (pertahanan RI). Namun, sebagai penyelenggara di bidang pertahanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, dan sedapat mungkin sulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harus diambil oleh semuanya, itu pendapat saya," kata Prabowo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Prabowo menegaskan pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran pertahanan negara. Menurutnya, yang terpenting juga adalah anggota Komisi I DPR menguasai penganggaran untuk pertahanan negara.
Raker Komisi I dengan Prabowo memang sempat diwarnai perdebatan perihal status rapat terbuka atau tertutup. Salah seorang anggota Komisi I, Effendi Simbolon menginginkan raker berjalan terbuka meskipun membahas soal anggaran Kemenhan.
Prabowo awalnya mengira raker dengan Komisi I akan berjalan tertutup. Mengenai anggaran, dia menyakini para anggota Komisi I telah mengetahui seluk-beluknya.
"Jadi sedapatnya, saya sebetulnya mengira bahwa (raker) seluruhnya ini adalah tertutup sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, 131 sekian-sekian, komponennya kan sudah tahu," terang Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu pada dasarnya bersedia pembahasan anggaran dilakukan dalam raker yang sifatnya terbuka. Namun Prabowo tidak mau membahasnya sampai detail.
"Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab terhadap Presiden RI, tapi bersedia kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf saya tidak akan mau berbicara terlalu terbuka," sebutnya. (zak/idh)
