Usul Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, KPU Singgung Kasus Bupati Kudus

Andhika Prasetia - detikNews
Senin, 11 Nov 2019 12:17 WIB
KPU menggelar rapat dengan Presiden Jokowi. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan mantan narapidana kasus korupsi dilarang maju Pilkada. KPU berkaca dari kasus Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil, yang 2 kali terseret kasus hukum.

"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain. Itu fakta yang pertama, itu terjadi di Tulungagung dan Maluku Utara, pemilihan Gubernur Maluku Utara. Yang kedua, ada argumentasi, kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

"Tetapi faktanya, Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi," imbuhnya.



KPU mengklaim usulan larangan eks koruptor maju Pilkada sudah tidak terlalu diperdebatkan. Pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR.

"Nah melihat perdebatan, ini sudah tidak sekeras dulu lagi, pembahasan kita saya rasa semakin banyak yang punya napas yang sama, punya rasa yang sama, ya kita butuh yang ini. Tapi siang ini kita masih melakukan pembahasan lagi di DPR dan pemerintah di Komisi II," ujar Arief.



Untuk sementara, KPU berencana memasukkan aturan ini ke PKPU. Sebab, UU Pilkada atau UU Pemilu belum direvisi kembali.

"Sekarang karena UU belum direvisi, belum ada jadwal, yang sudah ada jadwal kan PKPU maka kita masukkan dulu ke PKPU," ucap Arief.




Simak video Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Mendagri Ungkit Kasus Bupati Kudus:

[Gambas:Video 20detik]



(dkp/mae)