detikNews
2019/11/11 12:03:29 WIB

Banyak Petugas KPPS Meninggal, KPU Usul Revisi UU Pemilu

Andhika Prasetia - detikNews
Halaman 1 dari 1
Banyak Petugas KPPS Meninggal, KPU Usul Revisi UU Pemilu KPU melapor ke Jokowi di Istana. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan diberlakukan sistem rekap elektronik menggantikan rekapitulasi secara manual berkaca dari banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019. Untuk itu, UU Pemilu diusulkan direvisi untuk memuat aturan e-rekap.

"Kami mengusulkan penggunaan e-rekap. Jadi, ini harus diubah di tingkat UU. Sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan. Kalau selama ini kita menggunakan e-rekap dalam sistem kita di situng hanya sebagai bagian penyediaan informasi, tapi tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil Pemilu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).



KPU berharap revisi UU Pemilu rampung pada 2021 untuk memudahkan sosialisasi UU yang baru sebelum Pemilu 2024. Evaluasi lain dari banyaknya petugas KPPS yang meninggal adalah salinan hasil penghitungan dalam bentuk digital.

"Kami mengusulkan ini diganti dengan penyediaan salinan dalam bentuk digital. Jadi nanti C1 plano yang sudah diisi KPPS dipotret atau formulir C1 di-scan, lalu hasil scan atau hasil potret itu didistribusikan melalui jaringan elektronik ke seluruh peserta pemilu. Jadi itu nanti dianggap sebagai data atau salinan resmi," kata Arief.

Senada dengan KPU, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan rencana revisi UU Pemilu untuk memuat aturan e-rekap. "Ada usul kemungkinan ada e-rekap, rekapitulasi elektronik nantinya sehingga begitu dari TPS bisa langsung ke pusat itu semua sedang dipertimbangkan dan apa akibatnya, akibatnya kita akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu maupun Pilkada," ujar Mahfud.



Mahfud juga berharap UU Pemilu yang direvisi tidak mepet dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Alasannya terkait proses putusan MK jika terdapat uji materi.

"Gugatan ke MK untuk UU Pemilu kalau terlalu mepet. Nanti berkejaran dengan waktu kalau sekarang. Kalau begitu diundangkan ada waktu 2 tahun, silakan masih persoalkan ke MK sehingga nanti tinggal yang ringan-ringan," kata eks Ketua MK ini.




Tonton juga video KPU Waspadai Adanya Serangan Siber di Pilkada 2020:

[Gambas:Video 20detik]




(dkp/mae)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com