.webp)
"Saya di mana pun berada saya menghadiri rapat kementerian, menterinya 'Assalamulaikum', setop. Saya berdiri, 'Assalamulaikum', 'Om swastiastu, namo buddhaya', pelan," kata Viktor dalam diskusi 'Menangkal Intoleransi dan Radikalisme dalam Perspektif Kepala Daerah' di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena yang kasih salam kalau ada yang mendengar, dia dapat berkat, betul tidak? Jadi kalau beragama kasih salam balik saja tidak mau, tapi mau restorasi, restorasi apa? Restoran kali," ujarnya.
Viktor mengatakan mengatasi isu intoleransi merupakan pekerjaan berat. Menurutnya, tantangan utama adalah menjaga agar tak ada pikiran di luar Pancasila.
"Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menantang kita untuk kita mampu merima pemikiran bahkan memberikan pemikiran ke-Indonesia-an setiap saat sehingga tidak melahirkan pemikiran di luar pemikiran Pancasila," ucap Viktor.
"Karena itu salah satu syarat, kualitas pemikiran, kualitas pendidikannya, kualitas kemasyarakatan sosialnya, kualitas psikis masyarakat Indonesia-nya. Ini tantangan kita semua," sambungnya.
Ucapan salam pembuka dari pejabat ini sempat disinggung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. MUI Jatim mengimbau para pejabat tak memakai salam pembuka semua agama saat sambutan resmi. Imbauan ini terlampir dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.
Saat dikonfirmasi, Kiai Somad sapaan akrabnya membenarkan surat imbauan ini. Hal ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas MUI di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.
Menurut Kiai Somad, dalam Islam, salam diartikan sebagai doa. Sedangkan doa merupakan ibadah. Untuk itu, tak baik jika mencampuradukkan ibadah satu dengan yang lain.
"Jadi begini, kami menandatangani atau membuat seruan itu karena doa itu adalah ibadah, misalnya saya terangkan salam, Assalamualaikum itu doa, salam itu termasuk doa dan doa itu ibadah," kata Kiai Somad kepada detikcom di Surabaya, Minggu (10/11).
Halaman 2 dari 2
