"Penambahan wamen tersebut kita harapkan bagian dari upaya akselerasi pencapaian target-target strategis yang disampaikan Presiden, seperti lahirnya sejumlah omnibus law, perbaikan koordinasi lintas kementerian, terjaminnya inplementasi dan eksekusi program kerja, dan sebagainya," ujar politikus PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (10/11/2019).
"Kalau tidak dikaitkan dengan target-target pembenahan regulasi dan institusi, penambahan wamen tentu menambah rentang dan biaya birokrasi, dan mengekalkan ekonomi biaya tinggi," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menilai rencana itu bisa mengganggu birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi. Kabinet gemuk Jokowi ini dianggap bakal menyulitkan birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi.
"Dengan penambahan wamen yang sangat banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap kelincahan birokrasi. Apalagi kalau rekrutmen itu didasarkan atas kepentingan politik akomodasi belaka. Ini akan mengganggu kinerja birokrasi," kata Siti kepada wartawan, Sabtu (9/11).
Rencana penambahan kursi Wamen itu dilontarkan oleh Moeldoko. Moeldoko menyebut Jokowi berencana menambah 6 wamen di pos kementerian.
"Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum saya pastikan," kata Moeldoko di Rapimnas HKTI di Discovery Ancol Hotel, Jalan Lodan Timur, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/11).
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman belum mengetahui jumlah wakil menteri yang akan ditambah Presiden Jokowi. Namun dia mengatakan, seandainya ada penambahan wamen, itu untuk penajaman prioritas.
"Wakil menteri itu untuk tugas khusus, seperti Pak Surya Tjandra Wamen Agraria, yang khusus menangani konflik agraria. Kemudian Wamen BUMN menangani pembiayaan, Wamen Pertahanan untuk industrialisasi pertahanan. Jadi ada kekhususan dan prioritas tugas," papar Fadjroel, saat dihubungi, Sabtu (9/11).
Halaman 2 dari 2