Cegah Teror, Walikota se-DKI Awasi Pendatang Baru

Jakarta - Tewasnya Azahari tidak membuat kewaspadaan untuk mencegah aksi teror turun. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memerintahkan kepada semua walikota dan bupati di Jakarta untuk mengawasi pendatang baru untuk mencegah masuknya anggota kelompok terorisme.Lima walikota di Jakarta dan Bupati Pelabuhan Ratu diminta memanfaatkan operasi pembinaan penduduk (biduk) yang akan dilakukan hari Senin (14/11/2005) ini kepada para pendatang baru. Biduk digelar untuk mendeteksi kemungkinan orang datang ke Ibukota untuk melakukan aksi teror.Instruksi ini disampaikan Sutiyoso dalam pertemuannya dengan kelima walikota dan satu bupati di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta."Beliau (Sutiyoso) minta walikota memanfaatkan biduk untuk mendeteksi kemungkinan orang yang kembali melakukan terorisme," ujar Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto usai mengikuti pertemuan tersebut.Menurut Catur, tewasnya Azahari tidak mengendorkan pengamanan di seluruh wilayah Jakarta. Sebab menurut pengalaman, para teroris menjadikan tempat kos sebagai tempat tinggal mereka.Selain itu, sebagai ibukota negara, Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sehingga setiap ada kejadian, banyak pihak yang memerhatikan. Oleh karena itu Sutiyoso meminta wilayah-wilayah di DKI dipertahankan keamanannya dengan mendata penduduk baru yang datang ke Jakarta.Pemprov DKI sudah menyiapkan langkah tegas bagi pendatang baru yang tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut adalah kepemilikan surat izin pindah, mempunyai pekerjaan tetap, dan tempat tinggal tetap."Setelah 14 hari pendatang baru tinggal di Jakarta, mereka akan dikenakan tindakan hukum bila tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pemprov DKI," tegas Catur. (gtp/)