Ribka Tjiptaning Bicara Keras soal BPJS di Raker Bareng Menkes Jadi Viral

Jakarta - Potongan video yang berisi kritik anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto ramai dibahas. Dalam video tersebut, Ribka mengkritik perbedaan pelayanan RS yang diterima warga negara di Indonesia.

Dilihat detikcom dari channel YouTube DPR RI, Sabtu (9/11/2019), rapat kerja tersebut digelar pada Rabu (6/11) di gedung DPR RI. Potongan video rapat inilah yang ramai dibagikan di Twitter dan Instagram.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ribka awalnya berbicara tentang dirinya tak tertarik membahas data-data defisit BPJS Kesehatan dan berfokus pada masalah rakyat yang belum juga bisa terlayani dengan baik. Menurutnya, pemerintah tak perlu mencari pembenaran soal biaya yang sudah dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan warga.

"Jangan cari pembenaran juga pemerintah, 'Ini yang sudah saya berikan untuk rakyat yang sudah dibayar negara sekian triliun.' Nggak penting rakyat lihat itu, yang rakyat bilang ini masih ada yang nggak bisa bayar, itu lo masih ditolak dari rumah sakit dan itu melanggar konstitusi," ucap Ribka.

Dia kemudian mencontohkan perbedaan pelayanan di RS yang diterima pejabat dengan rakyat. Menurutnya, ketika pejabat datang ke RS, langsung disambut dengan baik karena pihak RS tahu ada asuransi yang menanggung.

"Saya perlu ingatkan semua, baik Kementerian, BPJS, Badan Pengawas, maupun DJSN dan kita semua yang ada di sini, mumpung tanda tangan kita masih laku, jangan cuma lihat diri kita sendiri. Kalau Menteri Kesehatan sakit, anggota DPR sakit, di Abdi Waluyo, wow disambut sama perawatnya, 'Ibu sakit apa? Mau ke dokter Pras?' Karena kita pakai Jasindo," ujarnya.

Ribka pun menegaskan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Dia mengingatkan soal niat awalnya dibentuknya BPJS untuk memotong birokrasi pelayanan kesehatan sehingga setiap warga negara yang sakit bisa dilayani di mana saja dengan mudah.

"Supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional, orang Pandeglang sakit di Bandung, orang Papua sakit di Aceh semua hak warga negara Indonesia semua orang punya hak sama, itu perintah Undang-Undang Dasar," ucapnya.

Dia meminta pemerintah membuat terobosan untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan yang sama bagi setiap warga negara. Soal akhirnya layanan yang sama itu tak terpakai, kata Ribka, itu merupakan urusan belakang.

"Sekarang bagaimana warga negara punya hak sehat sama, punya Mercy atau tukang rumput, sama dulu. Soal akhirnya kita nggak pakai, kita DPR pakai Jasindo, kita punya hak sama dulu," tuturnya.

Ribka pun mengkritik iklan BPJS Kesehatan soal gotong royong tapi memaksa orang untuk ikut dan membayar. Menurutnya, gotong royong itu dilakukan sukarela, tapi kalau diwajibkan membayar, itu sama dengan pemerasan.

"Kalau gotong royong orang dipaksa, itu pemerasan. Kamu nggak kena, ini mandiri harus satu keluarga 5 orang, suruh ikut 5 orang, itu pemerasan," tuturnya.

Simak Video "Menkes Usahakan Iuran Kelas 3 BPJS Tetap Rp 25.500/Bulan"

[Gambas:Video 20detik]