detikNews
2019/11/08 19:14:57 WIB

Anggota Komisi I DPR: Perpres Wakil Panglima TNI Tak Langgar UU

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Anggota Komisi I DPR: Perpres Wakil Panglima TNI Tak Langgar UU Kehadiran Wakil Panglima TNI dianggap penting untuk mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Grandyos Z/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi I DPR F-PDIP Charles Honoris mengatakan penerbitan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah hal yang wajar. Penerbitan Perpres itu disebut bisa menjadi solusi atas masalah penumpukan perwira non-job di TNI selama ini.

"Tidak ada UU yang dilanggar dengan penerbitan Perpres tersebut. Dengan adanya Perpres tersebut, masalah klasik penumpukan perwira non-job di TNI justru segera teratasi," kata Charles dalam keterangannya, Jumat (8/11/2019).

Usulan penguatan organisasi TNI dan pembentukan jabatan Wakil Panglima, menurut Charles, sudah ada di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Moeldoko. Charles menilai Panglima TNI perlu dibantu sosok wakil karena rentang kendali juga bertambah.


"Pembentukan kembali jabatan Wakil Panglima adalah dampak dari perubahan signifikan di organisasi TNI yang membuat rentang kendali Panglima bertambah, sehingga harus dibantu Wakil Panglima di tingkat pimpinan organisasi TNI," ujarnya.

Lebih lanjut, Charles memerinci perubahan organisasi TNI yang menurutnya signifikan yang membuat rentang kendali semakin panjang. Perubahan itu di antaranya meliputi penambahan satuan strategis di tiga matra TNI.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com