Demo di Depan Balai Kota, Massa Protes Transparansi Anggaran-IMB Reklamasi

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 08 Nov 2019 18:00 WIB
Foto: Demo di Depan Balai Kota (Eva/detikcom)


Selain itu, mereka juga mempermasalahkan penertiban pulau reklamasi. Marlin menyebut Anies menyalahi regulasi dalam penertiban IMB pulau D. Di mana seharusnya Anies menggunakan pergub 206 tahun 2016 tapi malah menggunakan perda lama yakni No. 1 tahun 2014.

"Kami menduga ada indikasi bahwa penerbitan IMB pulau D bukan berdasarkan pergub 206 tahun 2016 melainkan berdasarkan perda No. 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Artinya, jika merujuk perda No. 1 Tahun 2014 ini, maka perda zonasi pulau tidak diperlukan lagi. Dan rujukan perda ini berpotensi hilangnya kontribusi tambahan berupa kompensasi 15%," katanya.
Demo di Depan Balai Kota, Massa Protes Tranparansi Anggaran-IMB ReklamasiFoto: Koordinator PRN Marlin Bato (Eva/detikcom)

"Fakta-fakta ini menunjukan bahwa Gubenur Anies terindikasi memanipulasi regulasi dan kebijakan untuk menipu warga Jakarta yang mengakibatkan kerugian kompensasi 15 %," lanjut Marlin.



Dia berharap Anies dapat memperbaiki apa yang menjadi persoalannya. Lalu meminta DPRD untuk mengoreksi ulang anggaran KUA PPAS dan membukanya kepada publik.

"Kita berharap sisanya 15 persen itu dikembalikan, kedua soal KUA PPAS, ini dikoreksi secara besar besaran dan dibuka publik secara transparan," katanya.
Halaman

(eva/fdu)