"Jadi gini loh, saya ini mengikuti zaman pemerintahan yang dulu, dan yang sekarang saya mengikuti, jadi dituduh kalau kita sebagai tidak transparan, itu salah besar. Karena yang kita lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kita lakukan dahulu, tidak ada yang diumpet-umpetin," ucap Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/11/2019).
"Bahkan kita tambah satu treatment namanya ada forum rencana strategis daerah, kita tambahi di situ, jadi makin kuat," kata Saefullah.
Sementara itu, Saefullah mengatakan, Pemprov belum bisa mempublikasi rencana anggaran KUA-PPAS. Anggaran akan diunggah setelah ada keputusan antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta.
"Nah terus soal upload-upload bagaimana? Nanti, belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati kemudian SKPD melakukan input ya yang final ya, baru kita buka dan setelah itu inputan kita itu apakah sudah final, itu belum, masih harus dibahas dalam komisi," ucap Saefullah.
Sebelumnya, kritik terhadap proses transparansi anggaran datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," ucap Prasetio kepada wartawan, Selasa (5/11).
Tonton juga video Menyoal Langkah Gubernur Anies Enggan Publikasi Anggaran Belum Final:
(aik/idn)
