detikNews
Kamis 07 November 2019, 14:35 WIB

Sidang Praperadilan Imam Nahrawi

'Penyerahan Mandat' Disoal Imam Nahrawi, Ahli KPK Beri Penjelasan

Yulida Medistiara - detikNews
Penyerahan Mandat Disoal Imam Nahrawi, Ahli KPK Beri Penjelasan Mantan Menpora Imam Nahrawi saat ditahan KPK. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Argumentasi tim kuasa hukum Imam Nahrawi dalam praperadilan termasuk soal 'penyerahan mandat' pimpinan KPK. Namun persoalan itu disebut tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pimpinan KPK secara kolektif-kolegial karena belum ada keputusan dari presiden.

Seperti diketahui, pimpinan KPK sempat menyerahkan mandat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah polemik UU KPK baru. Perihal itu lantas dipermasalahkan dengan status penahanan Imam sebagai tersangka.

"Kita persoalkan kaitan dengan penahanan di tanggal 27 September 2019. Kenapa kita persoalkan? Karena yang melakukan penahanan di tanggal 27 September adalah Agus Rahardjo, selaku penyidik. Sementara kita tahu bahwa Pak Agus Rahardjo sendiri loh yang ngomong di media, ia menyerahkan mandat kepada Presiden tanggal 13 September 2019," kata pengacara Imam, Saleh, pada Rabu (6/11) kemarin.

"Selain itu, Pak Saut Situmorang juga sudah menyatakan mengundurkan diri. Nah, oleh karena itu, ini kolektif kolegial-nya kita kemudian jadikan materi praperadilan," sambung Saleh.


Untuk meluruskan tudingan itu, tim biro hukum KPK menghadirkan ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) bernama M Arif Setiawan pada sidang gugatan praperadilan tersebut. Arif menyebut Agus Rahardjo dkk masih sebagai pimpinan KPK meski telah menyampaikan penyerahan mandat saat itu.

"Kalau pengangkatan seseorang berdasarkan keputusan presiden, maka pemberhentiannya pun perlu berdasarkan dasar hukum yang sama. Maka, ketika seorang pejabat mengajukan permohonan pengunduran diri atau menyerahkan jabatan, maka itu hanya bisa berlaku sesudah diberlakukan oleh pejabat yang mengangkat," kata Arif saat menyampaikan pendapatnya dalam lanjutan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).

Arif menjelaskan, kebijakan yang diambil Agus terhadap proses hukum seseorang (menerbitkan surat penahanan) masih dianggap sah selama belum diberhentikan presiden. Hal itu karena Agus dkk masih memiliki kewenangan yang melekat sebagai pimpinan KPK.

"Kalau keputusan presiden belum turun, dianggap kewenangan-kewenangan masih melekat pada pejabat tersebut," kata Arif.


Simak Video "Ahli Sebut Penyidikan Kasus Imam Nahrawi Harus Diulang Karena UU KPK Baru"

[Gambas:Video 20detik]


(yld/dhn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com