Ahli KPK Nilai Sprindik Imam Nahrawi Tetap Berlaku Meski Ada UU KPK Baru

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 13:37 WIB
Sidang Praperadilan Imam Nahrawi (Yulida/detikcom)
Sidang Praperadilan Imam Nahrawi (Yulida/detikcom)


Ia mencontohkan jika KPK mau menyita barang bukti baru, maka harus menggunakan ketentuan yang ada di UU KPK baru. Dalam ketentuan UU KPK baru misalnya melakukan upaya penyitaan harus meminta izin Dewan Pengawas.

"Ahli berpendapat bahwa terhadap suatu perkara yang penyidikannya belum selesai berlaku ketentuan yang baru. Apa contohnya misalnya ketentuannya ketika penyidik akan melakukan menyita, maka di situ lah ada UU baru penyitaan yang dilakukan penyidik terlebih dahulu harus minta izin Dewan Pengawas. Kalau penyitaannya belum dilakukan," ucap Arif.


"Tapi, kalau dilakukan sebelum UU itu berlaku sudah menyita tidak perlu kemudian minta izin," sambungnya.

Sprindik Imam Nahrawi terbit pada 28 Agustus 2019. Sementara UU KPK baru resmi berlaku pada 17 Oktober 2019.

Sebelumnya, mantan Menpora Imam Nahrawi meminta agar status tersangkanya dibatalkan dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI. Imam menilai penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK tidak sesuai dengan prosedur.
Halaman

(yld/haf)