Baleg Minta Masukan 12 Pasal RKUHP, Dari Aborsi hingga Penghinaan Presiden

Baleg Minta Masukan 12 Pasal RKUHP, Dari Aborsi hingga Penghinaan Presiden

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 08:49 WIB
Demo menentang RUU KUHP beberapa waktu lalu (dok.detikcom)
Demo menentang RUU KUHP beberapa waktu lalu (dok.detikcom)
Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, Baleg akan meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sebelumnya mendapatkan sorotan dari publik. Menurut dia, masukan-masukan tersebut nantinya akan dimasukan di dalam bab bagian penjelasan.

"Nanti akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk minta masukan, nanti akan dimasukan dalam pasal penjelasan dalam pasal-pasal tersebut," kata Masinton sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (7/11/2019).

Menurut dia, akan dipertegas penjelasan masing-masing pasal di dalam bab penjelasan. Dia menjelaskan 12 pasal tersebut yaitu, pertama, Pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menyebutkan

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6 7