Heboh Desa 'Hantu', KPK Sudah 'Ramalkan' Sejak 2015

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 06 Nov 2019 18:13 WIB
Dokumentasi Gedung Merah Putih KPK (Foto: dok detikcom)
Dokumentasi Gedung Merah Putih KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Persoalan desa 'hantu' tengah mengemuka setelah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Namun rupanya persoalan itu sudah dikaji KPK sejak 2015. Seperti apa?

Desa 'hantu' bukanlah desa yang dihuni makhluk tak kasatmata, melainkan desa yang tidak berpenduduk tetapi sengaja didaftarkan untuk mendapatkan anggaran dana desa. Padahal, sejak 2015, KPK sudah mengkaji dana desa serta menemukan sejumlah potensi masalah.

"Pada tahun 2015 dalam pelaksanaan tugas pencegahan, KPK pernah melakukan kajian tentang dana desa dan menemukan beberapa potensi masalah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Febri mengatakan setidaknya ada empat potensi masalah yang ditemukan KPK seperti yang tercantum dalam kajian KPK pada tautan ini. Atau secara singkat dapat dipaparkan sebagai berikut:




Soal Masalah Regulasi

Febri menilai regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa belum lengkap sehingga berpotensi adanya tumpang-tindih kewenangan. "Potensi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri," kata Febri.

Febri menyebut formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 dirasa tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa kurang berkeadilan.

"Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No nomor 43 tahun 2014 kurang berkeadilan," katanya.

"Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang-tindih," imbuhnya.




Soal Masalah Tata Laksana

Febri menilai kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Ia menambahkan belum tersedia satuan harga baku barang dan jasa yang dijadikan acuan menyusun APBDesa. Selain itu, transparansi pertanggungjawaban ABPDesa masih rendah sehingga rawan manipulasi.

"APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2