Pro-Bamsoet: Pleno Golkar Putuskan Tak Boleh Ada Plt Ketua DPD Jelang Munas

Jakarta - Rapat pleno Golkar menghasilkan sejumlah keputusan. Pendukung Bambang Soesatyo, Wakil Korbid Kepartaian DPP Golkar Darul Siska, mengatakan salah satu keputusan pleno adalah larangan mencopot pimpinan DPD-DPD Golkar menjelang munas.

"Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa, 5 November 2019, malam di kantor DPP Partai Golkar telah memutuskan tidak boleh lagi ada kebijakan reposisi jabatan Ketua DPD I dan DPD II oleh jabatan Plt (pelaksana tugas ketua) yang dilatarbelakangi perbedaan sikap politik jelang pelaksanaan Munas Partai Golkar," kata Darul Siska kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Golkar: Rapat Pleno Berjalan Smooth dengan Suasana Kekeluargaan

Plt, kata Darul Siska, hanya bisa diberlakukan ketika berhalangan tetap, seperti meninggal dunia, bukan karena perbedaan sikap politik. Keputusan Rapat Pleno tersebut, dia menambahkan, diambil guna menegakkan disiplin organisasi agar berjalan sesuai mekanisme dan AD/ART Partai Golkar.

"Kepemimpinan Plt jelas bukanlah aspirasi kader partai di bawah sebagai pemilik kedaulatan lewat mekanisme 'bottom-up', tapi dari 'top-bottom', sehingga pasti dilatarbelakangi oleh 'like' dan 'dislike' pimpinan pusat partai. Secara logika politik, tidak mungkin penempatan Plt di DPD-DPD Partai tidak ada kaitannya dengan Munas Golkar pada Desember mendatang karena mereka adalah pemilik suara dalam munas," ujarnya.

Baca juga: Golkar Gelar Munas 4-6 Desember, Melchias Markus Mekeng Ketua Panitia

Rapat Pleno, masih kata dia, juga memutuskan, jika ada hal strategis yang sifatnya menyangkut keorganisasian, diarahkan agar semua diselesaikan melalui mekanisme organisasi atau melalui Korbid Kepartaian. "Terhadap para Ketua DPD yang mengalami pergantian oleh Plt, Rapat Pleno DPP mengarahkan agar yang bersangkutan membuat pengaduan ke Korbid Kepartaian," pungkasnya.


Simak juga video "Suasana Jelang Rapat Pleno Golkar" :

[Gambas:Video 20detik]

(tor/tor)