Sederhanakan Birokrasi, Kemendes PDTT Pangkas Jabatan Eselon

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mensosialisasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan kerjanya. Hal ini dilakukan mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk memangkas pejabat eselon III dan IV di instansi pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan penyederhanaan birokrasi tersebut adalah bentuk strategi pemerintah dalam hal penataan, sehingga level eselon bagi ASN menjadi dua level, yakni eselon I dan II, sedangkan jabatan di bawahnya menjadi jabatan fungsional.

"Tentunya setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah, seminimal mungkin tidak merugikan karir ASN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Tinjau Jembatan Rusak di Lebak, Wamendes: Kita Langsung Cari Solusi

Dia menerangkan, dalam profesi birokrasi, terdapat dua jabatan, yakni struktural dan fungsional. Jabatan fungsional, menurutnya, telah lama ada, namun tidak memiliki banyak peminat. Padahal jabatan fungsional adalah posisi penting yang diisi oleh ASN terampil dan profesional.

"Sosialisasi ini tujuannya untuk mengetahui bahwa ketika seseorang mendapatkan jabatan fungsional, setiap ASN mendapatkan kepastian terkait dengan jenjang karirnya," sebut Anwar.

Terkait jenjang karir ini, Anwar menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara ASN jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Menurutnya, kedua jabatan tersebut memiliki potensi jenjang karir yang sama, bergantung pada kualitas dan kinerja tiap ASN.

Baca juga: Di Myanmar, Sekjen Kemendes Usulkan 2 Program Pengentasan Kemiskinan

"Kita berharap agar jabatan fungsional betul-betul semua profesional. Basisnya pertama keahlian, kedua keterampilan. Ada keterampilan pemula, ada terampil yang sifatnya ahli. Keahlian pertama ada muda, madya, serta utama," jelasnya.

Terkait transformasi dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kemendes PDTT ia mengatakan akan memimpin langsung proses penyederhanaan tersebut. Ia memastikan proses tersebut akan berada di bawah kendali agar berjalan sesuai dengan koridor.

Untuk mendapatkan informasi lainnya dari Kemendes PDTT, klik di sini. (prf/ega)