Adapun tuntutan massa yakni meminta Kejagung dan KPK mengusut laporan GMBI soal mantan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum. Massa juga KPK untuk segera memproses Wali Kota Tasikmalaya yang kini sudah menjadi tersangka di KPK.
"Status tersangka yang ditetapkan KPK ke wali kota Tasikmalaya namun tidak ditahan, bahkan sudah melantik dan mengangkat pejabat baru di Pemkot Tasilkmalaya," tutur Tomy.
Sementara Kapolres Jakarta Selatan Kombes Bustoni Purnomo mengatakan, kericuhan terjadi karena adanya kesalahpahaman angggota di lapangan dengan peserta aksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kericuhan disebutnya hanya berlangsung singkat. Situasi berhasil dikendalikan dan massa kembali tenang.
Massa kemudian melanjutkan aksi ke depan KPK dengan pengawalan aparat polisi.
"Sudah selesai nggak ada masalah, mereka dikawal sama Dalmas dan Kabagops ke KPK," tuturnya.
Kejadian ini tidak sejalan dengan program Aspira yang dicanangkan Polres Jaksel. Namun, Bustoni menyebut, bahwa massa aksi mayoritas berasal dari luar Jakarta.
"Ini massa kebanyakan dari Bandung, Tasikmalaya, Karawang, sehingga pemberitahuannya ke Polda Metro, bukan ke kita," ucap Bustoni.
Program Aspira sendiri sejatinya dicanangkan Polres Jaksel agar aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Polres Jaksel menyiapkan layanan bus gratis untuk menganter-jemput massa dari titik kumpul ke lokasi aksi hingga kembali ke titik kumpul awal.
(mei/bar)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini