Dorong Transparansi, Gubernur Sulsel Minta RAPBD Desa Diumumkan

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Noval/detikcom)

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah meminta aparat pemerintah desa transparan dalam mengelola program desa. Salah satu contohnya mengumumkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBD).

"Jadi kita umumkan RAPBD Desa, itu satu contoh. Dia (warga) bisa melihat, oh nanti akan ada perbaikan ini di sini, ada pembangunan ini di sini, ataukah ada beberapa program-program yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan desa, makanya itu pentingnya transparansi informasi," kata Nurdin setelah membuka BIMTEK Standar Layanan Informasi Publik Desa, di Gedung Kartini, Bantaeng, Sulsel, Selasa (5/11/2019).

Nurdin berharap pemerintah desa dan pemerintah daerah berkolaborasi menghadirkan sistem transparansi informasi yang baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita transparan, tidak ada celah masyarakat mau mengkritisi kita, demikian juga mungkin misalnya program-program kita apakah sudah prorakyat atau bukan, apakah itu menjadi prioritas atau bukan, tentu dengan transparansi," paparnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut, Nurdin bersama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, dan Jeneponto menandatangani komitmen keterbukaan informasi. Pemandangan tersebut merupakan upaya dan tekad Pemprov Sulsel untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran di lingkup pemerintahan, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa-desa.

Nurdin lalu menyinggung upaya Pemprov Sulsel dalam mendorong hadirnya transparansi dan keterbukaan.

"Di Pemprov Sulsel, kita punya website Baruga Sulsel. Masyarakat bisa mengakses secara terbuka. Di situ tersaji data valid yang up to date. Mulai dari kegiatan pembenahan jalan, kegiatan lingkup Pemprov, dan lainnya. Masyarakat juga bisa mengadu jika ada layanan yang tidak berjalan baik, infrastruktur yang terabaikan, dan lainnya. Semua bisa di-upload lewat aplikasi," kata Nurdin.

Untuk itu, dia berharap seluruh perangkat pemerintahan hingga ke desa menjalankan komitmen yang telah ditandatangani.

"Di sinilah kita bisa melihat para kades sampai pada tingkat gubernur apakah punya komitmen yang sama untuk membangun keterbukaan," paparnya.

Nurdin juga mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) soal calon kepala desa incumbent. Dia ingin agar ada seleksi kepala desa melalui sistem online.

"Ini kan kasihan, kepala desa-kepala desa yang memang tidak sevisi dengan bupatinya dan sebagainya dicekal, baru kan tidak ada tolok ukur penilaian. Ya beda kalau tesnya lewat online sistem. (Sekarang) ini kan tidak. Makanya ini kita harus duduk bersama, kita buatkan (pergub)," tuturnya.

Dia berharap nantinya dengan tes online seluruh calon kepala desa incumbent bisa dites langsung oleh rakyat.

"Kita buatkan pergub, jadi semua incumbent tidak perlu lagi harus tes. Biar rakyat yang mengetes dia," kata Nurdin.