ADVERTISEMENT

Round-Up

Yang Berbeda dari Reuni 212 Tahun Ini

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 05 Nov 2019 06:47 WIB
Foto: Rifkianto Nugroho

Yang Berbeda dari Reuni 212 Tahun IniFoto: Seruan Habib Rizieq Jelang Reuni 212 tahun lalu (Youtube Front TV)


4. Prabowo-PA 212 Telah Pisah Jalan

Antara Prabowo dan PA 212 punya keterikatan di masa Pilpres 2019. Namun Prabowo dan PA 212 telah pisah jalan.

Momen ini terjadi setelah Prabowo bertemu dengan Jokowi Sabtu (13/7/2019). Pertemuan Prabowo dan Jokowi sepakat mengakhiri istilah 'cebong' dan 'kampret'.

"Secara pribadi, istilah 'sepakat akhiri cebong dan kampret' itu istilah buat Prabowo sendiri, kami bukan bagian dari apa yang Prabowo atau Jokowi sebut, karena buat kami, perjalanan perjuangan ini harus berlanjut," kata juru bicara PA 212 Novel Bamukmin kepada wartawan, Sabtu (13/7/2019).

"PA 212 sudah kembali kepada khitoh semula, yaitu sudah tidak lagi bersama partai mana pun, juga Prabowo atau BPN (Badan Pemenangan Nasional)," imbuhnya.

Diketahui, PA 212 sebagai salah satu penyelenggara Ijtimak Ulama IV punya kesepakatan dengan Prabowo. Salah satu poin hasil Ijtimak Ulama IV, punya kesepakatan untuk memulangkan Habib Rizieq.

Setelah pisah jalan, PA 212 pun menegaskan akan berjuang memulangkan Habib Rizieq ke Tanah Air dengan kemampuan sendiri. Hal ini ditegaskan setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto gagal meraih kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Kan nggak jadi presiden. Kami akan berjuang memulangkan HRS dengan cara dan kemampuan kami sendiri," kata Ketua PA 212 Slamet Maarif, kepada wartawan, Kamis (24/10/2019).

Meski begitu, PA 212 memberi target 100 hari kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Habib Rizieq. Partai Gerindra menegaskan pemulangan Habib Rizieq bukanlah tugas Kementerian Pertahanan.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan setidaknya ada tiga kementerian yang terkait dengan pemulangan imam besar FPI itu. Kementerian Pertahanan, kata Riza, bukanlah satu di antaranya.

"Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait. Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri, ada Kemenkum HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi," kata Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

"Juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya. Setidaknya ada tiga kementerian ini yang terkait. Dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan," imbuhnya.

(jbr/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT