detikNews
2019/11/04 14:52:06 WIB

Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Dianggap Lepas Tangan soal Polemik UU KPK

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Halaman 1 dari 2
Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Dianggap Lepas Tangan soal Polemik UU KPK Foto: Diskusi di Formappi soal Jokowi yang tak terbitkan Perppu KPK (Lisye/detikcom)
Jakarta - Koalisi Masyarakat Madani Tolak Orba Jilid II menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Mereka menilai Jokowi seolah-olah ingin lepas tangan.

"Statement presiden kan mengatakan hormati proses di MK (Mahkamah Konstitusi), kami mencium gelagat kayaknya presiden mau lepas tangan deh, biar persoalan diselesaikan di MK saja," ujar Manager Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badi'ul Hadi Fitra, pada diskusi 'Penyikapan Masyarakat Madani atas Keputusan Presiden Membatalkan Perppu' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

Dia mengatakan Jokowi seolah ingin membiarkan polemik UU KPK baru diselesaikan di MK. Badi'ul menilai Jokowi ingin terlihat bersih dari masalah terkait revisi UU KPK.



"Kita melihat presiden mau lepas tangan ya dengan polemik ini. Bahwa biarkan polemik ini diselesaikan di MK dan Presdien biar keliatan bersihlah, tidak bermasalah. Kita melihat proses itu nampak di politik akhir-akhir ini," ujarnya.

Badi'ul pun berharap MK berpihak pada masyarakat. Dia berharap gugatan dari sekelompok masyakarat agar UU KPK yang baru dicabut bisa dikabulkan.

"Kita masih berhusnuzan bahwa MK akan berpihak kepada masyarakat yang hari ini bersepakat untuk tetap berproses menpertahankan pemberantasan korupsi. Kita berharap MK akan mengabulkan gugatan untuk pembatalan revisi UU KPK yang sudah disahkan di akhir periode DPR kemarin," tuturnya.



Badi'ul pun menyoroti alasan Jokowi tidak menerbitkan Perppu karena menghormati sopan santun bertatanegara. Dia mempertanyakan sopan santun yang dimaksud.

"Yang menarik itu adalah Presiden berbicara soal sopan santun bertatanegara. Justru kalau kita melihat ketika Presiden dengan senang hati berbicara bahwa ketika kita tidak menghormati proses uji meteri di MK itu kita melanggar sopan santun bertatanegara, justru ini presiden sedang melanggar sopan santun bertatanegara," kata Badi'ul.

Dia menjelaskan pelanggaran sopan santun yang dilakukan Jokowi karena tidak menjalankan konsensus pemberantasan korupsi. Menurutnya, konsensus tersebut telah disepakati sejak Reformasi 1998.

"Agenda pemberantasan korupsi itu kan konsensus bersama yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa sebagai bagian agenda reformasi '98. Konsensus ini ketika dilanggar, maka otomatis dia akan melanggar sopan santu bertatanegara, tentu karena ini konsensus bersama. Jadi siapa sebenarnya yang melanggar sopan santun bertatanegara?" tegasnya.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com