detikNews
2019/11/04 13:42:33 WIB

Legislator DKI Soroti Anggaran Konsultan Tata Kampung Kumuh Rp 556 Juta Per RW

Antara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Legislator DKI Soroti Anggaran Konsultan Tata Kampung Kumuh Rp 556 Juta Per RW Gedung DPRD DKI (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu rukun warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta. Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Yuke Yurike, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non-personel Rp 29.757.030.

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel ialah laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion (FGD).


Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa, tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," ujar Yuke dilansir Antara, Senin (4/11/2019).
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com