Dokter Spesialis Tidak Wajib Tugas di Daerah Terpencil, Ini Kata IDI Sulsel

Makassar - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis. Presiden Joko Widodo kemudian merevisi menjadi dokter spesialis yang sukarela saja yang tugas di daerah terpencil.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel menyarankan untuk mengantisipasi hal itu. Pemda diminta segera menyiapkan fasilitas pendukung untuk para dokter spesialis di daerah.

"Peraturan itu, kemarin kan ada yang Judicial Review peraturan Presiden kan. Itu yang dihilangkan sebenarnya kata wajibnya, artinya diubah menjadi pemberdayaan karena kesan tidak bisa kita mewajibkan kepada siapa pun untuk bekerja," kata Ketua IDI Sulsel, HM Ichsan Mustari kepada detikcom, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Kalah di MA, Jokowi Tak Bisa Sebar Dokter Spesialis hingga ke Pelosok Papua

Dia mengatakan bahwa minat dokter dokter spesialis ke daerah terpencil masih ada. Namun, Ichsan menyebut perlu ada pembicaraan antara kementerian, pemda dan dokter spesialis terkait hak dan kewajiban mereka, dan salah satunya soal insentif para dokter.

"Saya kira begitu (intensif), sama yang selama ini dijalankan oleh Kemenkes, Nusantara Sehat itu kan insentifnya disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Kemarin itu wajib kan kesannya dipaksakan," ungkapnya.

"Minatnya masih besar, itu tidak berarti sebagai alasan dokter untuk tidak mau bekerja di daerah terpencil. Dokter mau kok ke daerah terpencil. Malahan idealisme dokter dokter itu kan masih bagus, cuman bahasa wajib itu kan terkesan ada pemaksaan," kata dia.

Namun, dia juga berharap pemerintah daerah di Sulsel memperhatikan fasilitas yang disiapkan kepada dokter tersebut.

"Tentu dalam pembahasan pemberdayaan itu dibahas juga apakah alatnya sudah siap di sana, jangan sampai speasilisnya ke sana tidak ada alatnya. Saya kira begitu, itulah namanya pemberdayaan. Artinya semua terlibat dalam pembicaraan, dokter tentu harus dihadirkan, bagimama memperbaiki layanan itu," terangnya.

Baca juga: Perjuangan Para Penyintas agar Obat Kanker Trastuzumab Ditanggung BPJS

Namun, Ichsan mengaku tidak memiliki data lengkap soal jumlah dokter spesialis yang ada di Sulsel dan sedang memgabdi di daerah terpencil. Data itu, kata Ichsan, seharusnya berada di tangan Pemprov Sulsel.

"Saya yakin dokter nya mau dan punya idealisme untuk bantu masyarakat, tapi bagimana agar dokter dilihat sebagai manusia juga. Untuk Pemda bagimana fasilitas tentu disiapkan, sehingga layanan kehadiran dokter itu bisa maksimal. Untuk Pusat kan saya kira segala hal termasuk insentif kan karena pemberdayaan dilaksanakan oleh pemerintah pusat," jelas Ichsan.

Sementara itu, dr Widhy yang bertugas di wilayah Rampi, Luwu Utara, saat dihubungi terpisah mengatakan di wilayahnya bertugas hanya berdiri sebuah Puskesmas. Sebagai dokter umum, dia menyebut tidak pernah ada dokter spesialis yang datang ke wilayahnya.

"Kalau untuk Puskesmas kan hanya ada dokter umum saya, kalau dokter spesialis biasanya hanya di rumah sakit daerah dan tidak pernah ke mari," kata widhy yang mendapat julukan dokter gunung ini.

Wilayah Widhy termasuk daerah yang terisolir di Sulsel. Dibutuhkan waktu hingga 6 jam dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempatnya dari pusat kota Luwu Utara.



Tonton juga video Kemesraan Menkes Terawan dengan IDI Bicara Soal JKN:

[Gambas:Video 20detik]

(fiq/asp)