"Seperti dijelaskan Pak Menteri tadi, kita terutama sangat menginginkan dalam waktu cepat pemerintah bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akibat ketidak akuratan data itu diantara lain, sebetulnya gas melon itu kan untuk orang miskin, padahal gas melon itu kemudian kemana-mana. Itu subsidinya sangat besar jadinya, kami menyebutkan Rp 77 triliun, itu kan sangat tidak efisien," ujarnya.
Agus juga menyebut masalah data itu berdampak pada subsidi BPJS hingga bantuan pendidikan. Dia mengatakan perbaikan data bisa membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi lebih efisien.
"Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, subsidi benih, kemudian bantuan pendidikan, bantuan BPJS. Kalau kita bisa mengolah data itu dengan baik, saya pikir efisiensi untuk anggaran kita akan sangat besar," tuturnya.
Akurasi data juga disebutnya penting untuk menyalurkan dana bantuan sosial. Data yang akurat akan membuat bantuan jadi tepat sasaran.
"Juga mengenai bantuan sosial, bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang betul-betul membutuhkan," ucapnya.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini