Lelang Jabatan Kepala Bappeda, Anies: ASN dari Luar DKI Boleh Daftar

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuka lelang jabatan untuk Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda). Selain itu, Anies akan membuka jabatan untuk Kepala Dinas Pariwisata (Kadispas) dan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) yang akan dipisah tahun depan.

"Iya (buka lelang), jadi Bappeda saya sudah sampaikan kemarin, bukan hanya Bappeda, Bappeda akan diumumkan untuk rekrutmen terbuka. Juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena tahun depan akan dipisahkan, Dinas Pariwisata sendiri, kebudayaan sendiri dan memang sudah dipisahkan," kata Anies di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Baca juga: Ada Apa di Balik Mundurnya Anak Buah Anies Saat Heboh Anggaran?

Lelang jabatan tersebut dilakukan secara terbuka bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Lelang jabatan tidak hanya untuk ASN di wilayah Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi memang akan ada rekrutmen terbuka dan untuk Bappeda itu akan dibolehkan ASN dari luar DKI untuk mendaftar, jadi terbuka untuk semua," ujar mantan Mendikbud tersebut.

Baca juga: 2 Anak Buah Anies Mundur Mendadak, M Taufik: Mereka Sudah Tak Sanggup

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DKI Jakarta menghargai sikap dua pejabat DKI Jakarta. Namun PDIP menyayangkan tindakan dilakukan saat pembahasan rencana anggaran 2020

"Sayang saja, kok saat pertempuran (pembahasan anggaran) sedang berjalan. Pertempuran mempertahankan idealisme yang dia perjuangkan ketika lakukan perencanaan," ucap Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat (1/11).

Baca juga: Mundur dari Kepala Bappeda DKI, Sri Mahendra Jadi Widyaiswara

Diketahui, dua kepala dinas yang mundur ialah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI Edy Junaedi serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra.

Bappeda sendiri bertanggung jawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta. Dalam berapa waktu terakhir, rencana anggaran DKI sedang disorot karena dianggap janggal, salah satunya soal anggaran lem Aibon Rp 83 miliar.

Selain itu, anggaran Dinas Pariwisata sempat jadi sorotan terkait adanya rencana anggaran Rp 5 miliar untuk influencer. Anggaran itu lalu disebut sudah dihapus. (rfs/gbr)