Pemerintah Belum Berani Jujur Tangani Kasus Poso & Ambon

Jakarta - Sebuah instropeksi muncul dari pejabat pemerintah terkait penanganan kasus Poso dan Ambon. Yakni adanya kesadaran bahwa kita belum berani dan jujur dalam mengidentifikasi konflik di Poso dan Ambon. Padahal kedua wilayah konflik ini merupakan target agenda terorisme di Indonesia."Sampai sekarang, terus terang, kita belum berani dan jujur mengidentifikasi masalah di Ambon dan Poso," jelas Ketua Desk Koordinasi Penanggulangan Teror (DKPT) Kementerian Polhukam, Ansyaad Mbai kepada wartawan di kantornya, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jum'at (11/11/2005).Ketidakberanian dan ketidak jujuran ini dalam mendiagnosa masalah konflik di dua wilayah ini, jelasAnysaad, karena memang sensitifnya masalah. Setiap terjadi aksi kekerasan, apakah itu peledakan bom, penembakan, penggorokan dan penculikan di Ambon dan Poso, selalu dikatakan itu kriminal biasa."Tapi semua pejabat kalau ke Ambon dan Poso pasti membawa pendeta dan kiai, itu apa artinya?" kata Ansyaad lagi.Menurut Ansyaad, upaya perdamaian melalui perjanjian Malino I dan II memang signifikan dan bagus. Namun upaya perdamaian itu tidak berjalan mulus dan langgeng karena memang salah dalam mendiagnosa masalah dan tidak akurat."Sebetulnya problem di sana adalah konflik agama, bukan agamanya yang konflik. Tapi ada kelompok yang ingin membenturkan agama itu. Itu sama dengan agenda sejak dulu," kata Ansyaad.Jadi menurut Ansyaad, tidak perlu heran dengan peristiwa selama ini di Poso dan Ambon, yang dinilainya sebagai agenda terorisme. Bahkan wilayah tersebut oleh pihak internasional disebut sebagai terrorist triangle.Menurut Ansyaad, wilayah yang termasuk kategori terrorist triangle itu diantarnya jalur Poso, Ampena, Taliabu, Buru, Seram, Ambon, Halmahera, Morotai (Perbatasan RI-Filipina), Moro (Filipina) dan Sabah (Malaysia).Sebenarnya, permulaan konflik fisik di Poso dan Ambon ini terjadi karena kemarahan dari salah satu kelompok atas pembunuhan santri di Poso dan jamaah masjid di Ambon pada tahun 1998-1999, yang hingga kini belum terungkap siapa pelakunya. Ini juga berbarengan dengankepulangan para mujahidin eks Afghanistan ke Indonesia dan mengirimkan pasukan ke sana."Kan itu masalahnya, mulai kedatangan Al Farouq, dia melatih orang, itu faktanya sangat jelas. Sementara para mujahidin eks Afghanistan dan Moro juga merekrut dan melatih personel di wilayah konflik. Kan tambah ramai," kata Ansyaad.Oleh karena itu, jelas Ansyaad lagi, akibat tidak pernah terungkap dan tertangkapnya pelaku utama aksi kekerasan di Poso menyebabkabn sikap apatis, antipati dan ketidakpercayaan terhadap aparat pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Saat ini pemerintah telah membentuk Satgas penyelesaian masalah-masalah di Poso melalui lintas departemen di bawah koordinasi Menko Polhukam berdasarkan Inpers No 14/2005. (gtp/)