Round-Up

Prabowo Terhalang Aturan Tolak Gaji Bulanan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 01 Nov 2019 06:03 WIB
Prabowo Subianto (Foto: Grandyos Zafna-detikcom)

Prabowo mengatakan dirinya juga bakal memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara. Fasilitas itu termasuk mobil dinas dan rumah dinas.

"(Mobil dinas) ya digunakan lah. (Rumah dinas) ya digunakan kalau, oh, kapan kita gunakan, untuk apa, kan ada itu...," kata Prabowo.



Ditanya sekali lagi apakah dirinya menerima gaji Menteri Pertahanan atau tidak, Prabowo mengatakan ada aturan soal penerimaan gaji.

"UU mengatakan begitu kita terima," kata Prabowo.

Dahnil lalu menjelaskan perbedaan pernyataan antara dirinya dan Prabowo soal gaji Menhan. Rupanya, ada aturan yang mengharuskan Prabowo menerima gaji sebagai Menhan yang memang telah dialokasikan oleh negara.

"Betul, jadi Pak Prabowo harus terima, karena setelah disampai pihak Kemenhan, Setneg dll aturannya beliau harus terima gaji yang sudah dialokasikan," kata Dahnil.



Dahnil mengatakan Prabowo bebas mengalokasikan gajinya ke mana pun setelah menerima. Prabowo bisa saja mengalokasikan gajinya bukan untuk kepentingan pribadi.

Gaji menteri ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1993. Dalam aturan itu, para menteri menerima gaji pokok senilai Rp Rp 5.040.000 per bulan.

Selain itu, menteri juga mendapat tunjangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 2001. Sesuai Keppres ini, menteri negara menerima tunjangan sebesar Rp 13.608.000 setiap bulannya. Total penghasilan yang diterima menteri berjumlah Rp 18.648.000 per bulan.
selanjutnya
Halaman

(haf/jbr)